Salin Artikel

Anies Sebut Pendanaan Parpol Jadi Kunci Demokrasi yang Lebih Sehat

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal calon presiden (bacapres) Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) Anies Baswedan mengatakan, pendanaan partai politik (parpol) atau political party financing menjadi salah satu kunci agar demokrasi di Indonesia lebih sehat dan tidak berbiaya mahal.

Ini juga menjadi pekerjaan rumah dalam 25 tahun reformasi, karena menurut Anies pendanaan parpol menjadi salah satu agenda reformasi yang ditinggalkan.

"Salah satu yang mising adalah political party financing, karena kita tidak mereformasi itu," kata Anies dalam Ideafest 2023 di Senayan JCC, Jakarta, Sabtu (30/9/2023).

Anies menjelaskan, partai politik harus mengeluarkan sejumlah uang setiap kali menggelar acara, termasuk mengoperasikan kantor organisasi parpol.

Saat ini belum ada aturan yang jelas terkait pendanaan partai politik, sehingga mengoperasikan sebuah partai politik dicari secara swadaya oleh para anggota.

"Apa yang terjadi? orang-orang yang ada di parpol harus mencari sendiri untuk mebiayai itu, semua harus mencari sendiri," katanya.

"Dan apa yang terjadi? APBD, APBN di mana-mana kemudian kita lihat di DPRD DPR, harus mencari aktivitas-aktivitas yang memberikan return, bukan kemudian mengambil kasar, tapi selalu ada potensi di mana ruang untuk fundraising dan lain-lain itu tidak terbuka," ucap Anies.

Reformasi pendanaan partai politik, menurut Anies, harus segera dilakukan di Indonesia.

Ada banyak negara yang sudah mengatur terkait pendanaan partai politik, Indonesia bisa mengambil contoh yang sudah dipraktikan oleh sebagian negara.

"Tinggal Indonesia mau melakukan atau tidak," ucap dia.

"Menurut saya, aspek yang harus dibereskan di Indonesia hari ini adalah political financing, unsurnya adalah political party financing, dan bila itu dikerjakan maka insyaAllah proses politik kita akan lebih sehat ke depan," imbuhnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/30/17455671/anies-sebut-pendanaan-parpol-jadi-kunci-demokrasi-yang-lebih-sehat

Terkini Lainnya

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Hindari Sanksi Berat dari Pemerintah Arab Saudi, Komisi VIII Minta Jemaah Haji Nonvisa Haji Segera Pulang

Nasional
LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

LIVE STREAMING: Jemaah Haji Indonesia Mulai Prosesi Wukuf di Arafah Hari Ini

Nasional
Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Jumlah Jemaah Haji Indonesia Wafat Capai 121 Orang per Hari Ini

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Dibentuk, Dipimpin Hadi hingga Muhadjir Effendy

Nasional
Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Pengemis Korban Kebakaran di Pejaten Barat Selalu Tolak Bantuan Warga, Merasa Dirinya Kaya

Nasional
Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Tanggapan Pengamat Kebijakan Publik terhadap Terbitnya Perpres Nomor 42 Tahun 2024

Nasional
Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Evaluasi Pemondokan Jemaah asal Kalbar, Timwas Haji DPR RI: Tidak Ramah Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Timwas Haji DPR RI Berencana Bentuk Pansus untuk Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji

Nasional
Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Soal Pembangunan IKN, Eks Wamenlu: Jangan Dikaitkan Politik, Ambisius, dan Ketergantungan Pihak Lain

Nasional
Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Hadapi Puncak Haji, Timwas Haji DPR Desak Kemenag Perketat Mitigasi Kesehatan Jemaah

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Satgas Pemberantasan Judi Online Bekerja Sampai Akhir 2024, Masa Tugas Bisa Diperpanjang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi 'Online' Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Satgas Pemberantasan Judi "Online" Harus Lapor Presiden Minimal Tiap 3 Bulan

Nasional
Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Jokowi Tunjuk Menkopolhukam Jadi Ketua Satgas Pemberantasan Judi Online

Nasional
Politikus PDI-P: Kalau 'Gentle' sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Politikus PDI-P: Kalau "Gentle" sebagai Penegak Hukum, KPK Harus Kembalikan Barang yang Disita dari Hasto

Nasional
Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Jokowi Tetapkan 10 Juni Sebagai Hari Kewirausahaan Nasional, Bukan Hari Libur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke