Mahfud Sebut Jokowi Tak Bisa Disalahkan Pegang Data Intelijen "Daleman" Parpol

Menurut Mahfud, sebagai Presiden Jokowi bisa mengetahui apapun, termasuk persoalan internal partai politik yang dilaporkan pihak intelijen negara.

“Ya enggak bisa dong (Jokowi disalahkan), memang laporan presiden. Menteri saja punya apalagi presiden,” ujar Mahfud saat ditemui di usai menghadiri jalan sehat di kompleks Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Jakarta Pusat, Minggu (17/9/2023).

Mahfud menuturkan, mengetahui informasi intelijen merupakan bagian dari tugas presiden, baik meliputi partai politik maupun keamanan, hukum, dan isu sensitif yang berkembang di masyarakat.

Ia menyebut, presiden di negara manapun harus mengetahui persoalan tersebut.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu mengatakan, Menteri Koordinator (Menko) juga bisa mendapatkan laporan itu, namun dalam kurun waktu tiga puluh hari atau satu bulan.

“Kalau presiden tiap hari, pagi ini ada apa, ini ada apa. Itu biasa, punya data parpol itu biasa, dan tahu semua,” tutur Mahfud.

Mahfud mengatakan, informasi intelijen yang Jokowi dapatkan dijamin oleh  Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Laporan ke presiden terkait kondisi partai politik tidak hanya karena saat ini sudah menjelang pemilihan umum (Pemilu). Menurutnya, perintah undang-undang menyatakan intelijen negara melaporkan ke presiden setiap saat.

“Tidak ada pemilu pun tahu, apalagi pemilu. Tidak ada pemilu pun presiden tahu data tentang parpol,” kata Mahfud.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku mengetahui keinginan partai politik menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Pernyatan itu Jokowi sampaikan  di depan relawan pendukungnya ketika membuka Rapat Kerja Nasional Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Bogor, Sabtu (16/9/2023).

"Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju ke mana juga saya ngerti," kata Jokowi, Sabtu, dikutip dari YouTube Kompas TV.

Meski demikian, Jokowi tidak mengungkap informasi apa yang ia ketahui terkait keinginan partai politik itu.

Ia hanya menyebut informasi tersebut diperoleh dari aparat intelijen di bawah kendalinya, baik Badan Intelijen Negara (BIN), Polri, maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI).

"Dan informas-informasi di luar itu, angka, data, survei, semuanya ada, dan itu hanya miliknya presiden karena dia langsung ke saya," ujar dia.