Salin Artikel

Soal Usul Kenaikan Tunjangan Prajurit di Papua dan Perbatasan, Anggota Komisi I: Kami Dukung

“Pada prinsipnya kami mendukung, apalagi prajurit yang ada di wilayah terluar ataupun di Papua, risikonya lebih tinggi,” kata Hasbi ditemui di sela-sela latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Pantai Banongan, Situbondo, Jawa Timur, Minggu (10/9/2023).

Namun, Hasbi mengatakan, Komisi I DPR masih membahas wacana kenaikkan tunjangan tersebut.

“Terkait di Papua memang harus ada tunjangan khusus, tapi lagi dibahas di Komisi I,” ujar anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem itu.

Sebelumnya, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengusulkan ke Komisi I DPR RI agar tunjangan prajurit di Papua dan daerah terluar/perbatasan dinaikkan.

Usulan itu termasuk yang dibahas dalam rapat kerja Kementerian Pertahanan dengan Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada 6 September 2023.

Panglima Yudo mengatakan, tunjangan prajurit, khususnya di Papua, tidak pernah dievaluasi selama 22 tahun terakhir.

“Ya itu kami ajukan kepada pemerintah, kapan disetujui. Karena memang sudah 22 tahun, dari tahun 2001 kalau enggak salah (tidak dievaluasi), itu kan tunjangan untuk daerah terpencil, kemudian Papua ini kan masih yang lama (tunjangannya),” kata Yudo ditemui di sela-sela latihan puncak Super Garuda Shield 2023 di Puslatpur Marinir Baluran, Situbondo, Minggu.

Kepada Komisi I, Yudo Margono mengungkapkan, tunjangan prajurit di Papua dan daerah terluar/perbatasan sangatlah kecil.

“Malah dari para anggota DPR (mengatakan), ‘Bapak ngajukan juga masih terlalu kecil, tingkatkan lagi menjadi tiga kali lipat’. Silakan wakil rakyat yang menilai. Kami ajukan itu,” ujar Yudo Margono.

Oleh karena itu, Yudo Margono mengusulkan agar tunjangan tersebut dinaikkan menjadi dua kali lipatnya atau sekitar Rp 700.000.

Selain itu, TNI juga memerlukan tambahan anggaran untuk pembangunan pos-pos jaga perbatasan yang kondisinya kini banyak yang sudah tidak layak.

Anggaran untuk pembangunan pos pengamanan ini diusulkan di luar anggaran yang terprogram.

https://nasional.kompas.com/read/2023/09/10/17575891/soal-usul-kenaikan-tunjangan-prajurit-di-papua-dan-perbatasan-anggota-komisi

Terkini Lainnya

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke