Salin Artikel

Ditanya soal Oposisi di Parlemen jika Jadi Presiden, Anies Sebut Didukung 2 Fraksi Saat Jadi Gubernur DKI

Menurutnya, hal itu sudah terjadi saat menjadi Gubernur DKI Jakarta 2017-2022. Saat itu hanya ada dua partai politik dari sembilan fraksi yang memberikan dukungan, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Gerindra.

Hal itu disampaikan Anies saat merespons pernyataan ketika mengisi "Kuliah Kebangsaan" di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Selasa (29/8/2023).

Anies ditanya, "jika terpilih jadi Presiden RI, apa yang akan dilakukan dengan partai yang tidak ikut dalam koalisi perubahan yang kini menjadi mayoritas?"

"Ada sembilan partai dalam DPRD, yang mendukung kami dua, yang tujuh tidak dalam posisi mendukung, tapi apa yang terjadi?" kata Anies.

"Persuasi, sampaikan gagasan seperti yang saya sampaikan, gagasan disampaikan argumen dibangun, data dikumpulkan sehingga itu menjadi sebuah kekuatan," ujarnya lagi.

Anies mengatakan, kebijakan yang memiliki argumen kuat akan didukung oleh masyarakat dan tidak memerlukan otot politik untuk disetujui di parlemen.

"Kalau kebijakannya tidak mementingkan kepentingan umum kemudian dia partisan, maka dia perlu otot politik buat jalan, karena kalau tidak ada otot politik ide itu tidak jalan," kata Anies.

"Kenapa? Karena dia tidak pakai data, tidak pakai dasar saintifik, karena itu dia butuh otot politik," ujarnya melanjutkan.

"Jadi saya melihat, cara itu yang harus kita gunakan," kata Anies.

Diketahui, selain Anies Baswedan, dua tokoh yang digadang-gadang sebagai bakal capres akan dihadirkan mengisi "Kuliah Kebangsaan" di FISIP UI.

Keduanya adalah bakal capres PDI-P, Ganjar Pranowo dan bakal capres Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/29/18315481/ditanya-soal-oposisi-di-parlemen-jika-jadi-presiden-anies-sebut-didukung-2

Terkini Lainnya

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Golkar Optimistis Bisa Koalisi dengan Gerindra di Pilkada Jakarta, Calonnya Masih Dibahas

Nasional
Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Mendagri Buka Suara Pj Gubernur NTB Diganti Pensiunan Jenderal TNI

Nasional
PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

PKB Buka Kans Koalisi dengan PDI-P, Sandingkan Marzuki-Risma di Pilkada Jatim

Nasional
Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Benny Harman: Belum Ada Rekomendasi Untuk Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Sudah 6 Pj Kepala Daerah Mundur karena Hendak Maju Pilkada 2024

Nasional
Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Didakwa Korupsi Rp 44,5 Miliar, SYL Pamer Kementan Kontribusi Rp 15 Triliun ke Negara

Nasional
Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Menperin Bakal Pelajari Isu Sritex Bangkrut

Nasional
Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Usung Sohibul Iman Jadi Bakal Cagub, PKS Tegaskan Partai Pemenang Pileg di Jakarta

Nasional
KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

KPAI Desak Polisi Transparan Dalam Kasus Kematian Pelajar 13 Tahun di Padang

Nasional
Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Rotasi Pj Gubernur, Mendagri Bantah Presiden Cawe-cawe Pilkada 2024

Nasional
PDN Diserang 'Ransomware', Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

PDN Diserang "Ransomware", Komisi I Ingatkan Pentingnya Peningkatan Keamanan Siber

Nasional
PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

PKS Jagokan Sohibul Iman di Jakarta, Airlangga Ingatkan Pilkada Butuh Koalisi

Nasional
Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Staf Airlangga Jadi Pj Gubernur Sumsel, Mendagri: Kami Ingin Beri Pengalaman

Nasional
Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Tanggapi Putusan MA, Mendagri: Pelantikan Kepala Daerah Tidak Perlu Serentak

Nasional
Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Badan Pengkajian MPR Sebut Wacana Amendemen UUD 1945 Terbuka untuk Didiskusikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke