Salin Artikel

Diplomasi Prabowo ke AS: Penjajakan Alutsista, Kunjungi Pentagon Bahas Geopolitik, dan Modernisasi Militer RI

Selain itu, Prabowo juga mengunjungi Menhan AS Lloyd James Austin di markas pertahanan AS, Pentagon.

Keduanya memperingati hubungan diplomatik AS-Indonesia yang sudah memasuki usia 75 tahun.

Apa saja "oleh-oleh" yang dibawanya untuk Indonesia? Berikut paparannya.

Penjajakan alutsista

Dalam kunjungannya ke Boieng, St Louis, Senin (21/8/2023), Prabowo menyatakan bahwa Indonesia berkomitmen membeli 24 unit jet tempur F-15EX.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman yang dilakukan oleh Kepala Badan Saranan Pertahanan Kemenhan Marsekal Muda Yusuf Jauhari dan Wakil Presiden Direktur Boeing Mark Sears di lokasi.

“Dengan senang hati, kami mengumumkan kesepakatan pengadaan pesawat tempur F-15EX yang penting bagi Indonesia,” kata Prabowo dalam siaran pers Boeing yang diterima Kompas.com, Selasa (22/8/2023).

Pesawat F-15EX merupakan versi paling mutakhir dari F-15 yang pernah dibuat, dengan fitur kontrol penerbangan digital fly-by-wire, sistem peperangan elektronik, kokpit kaca digital, serta sistem misi dan kemampuan perangkat lunak terkini.

“Pesawat tempur canggih ini akan melindungi dan mengamankan negara kami dengan kemampuan mutakhirnya,” ujar Prabowo.

Wakil Menhan RI Muhammad Herindra mengatakan, komitmen pembelian 24 unit jet tempur F-15EX berkat diplomasi yang dilakukan Menhan Prabowo.

Herindra mengatakan, membeli pesawat F-15EX baru itu tidak mudah.

“Ini bukti trust Pemerintah Amerika Serikat kepada Indonesia, dan mungkin kalau tanpa Pak Menhan, belum tentu bisa secepat itu,” ujar Herindra dalam Podcast “Defence Advocate” yang dikirimkan Biro Humas Setjen Kemenhan, Jumat (25/8/2023).

Kemudian, pada Rabu (23/8/2023), Prabowo mengunjungi pabrikan Lockheed Martin, Washington.

Dalam kesempatan itu, Prabowo menyaksikan penandatanganan Head of Agreement (HOA) antara Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia (DI) Gita Amperiawan dan Vice President of Global Business Development Sikorsky Lockheed Martin, Jeff White.

Indonesia berencana membeli 24 unit Helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dari pabrikan Lockheed Martin untuk TNI.

“Kesepakatan ini menunjukkan komitmen bersama kami dengan PT DI untuk menyediakan helikopter S-70M Black Hawk untuk melayani kebutuhan keamanan Indonesia,” kata Presiden Sikorsky Lockheed Martin Paul Lemmo, dikutip dari siaran pers PT DI.

Paul Lemmo mengatakan, helikopter Sikorsky S-70M Black Hawk dirancang dan dibangun dengan standar militer terberat.

“Dapat dengan cepat dan andal mengirimkan personel dan pasokan ke populasi yang tersebar secara geografis di wilayah kepulauan besar seperti Indonesia,” ujar dia.

Penandatanganan Head of Agreement itu dijadikan sebagai landasan kerja sama antara kedua pihak.

Belum kontrak

Co-founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyatakan bahwa penandatanganan MoU dan HOA itu belum final.

Sebab, Kemenhan dalam hal ini harus mendapatkan persetujuan Kementerian Keuangan sebagai penyedia dana.

"Di dalam negeri sendiri, tidak mudah juga meyakinkan Kementerian Keuangan untuk bisa memprioritaskan rencana akuisisi sejumlah alutsista baru, termasuk F15EX, di tengah keterbatasan fiskal," kata Fahmi kepada Kompas.com, Jumat (25/8/2023).

Terlebih lagi, MoU dan HOA belum menandakan kontrak pembelian.

"Jadi sifatnya masih B to G (business to government). Tapi saya kira, kita tidak perlu khawatir ada kendala seperti pada masa lalu," tutur Fahmi.

Fahmi mengatakan, akuisisi alutsista itu masih akan ada tahap persetujuan akhir melalui penandatanganan kontrak pembelian antara pemerintah RI dan AS.

"Tidak sulit sebenarnya. Toh persetujuan prinsip juga sudah kita pegang. Sepanjang pembayaran sudah dilakukan oleh Kementerian Keuangan, saya yakin kontrak akan efektif berjalan," ujar Fahmi.

Bahas ekspansi China di LCS

Dalam kunjungannya ke AS, Prabowo juga menemui Menhan AS Lloyd James Austin III di Gedung Pentagon, Virginia, pada Kamis (24/8/2023) waktu setempat.

Prabowo dan Austin sepakat untuk mempererat hubungan bilateral di tengah kompleksnya iklim geopolitik.

"Bersama-sama, Menteri Austin dan Menteri Prabowo menegaskan kembali pentingnya modernisasi militer Indonesia dan membahas niat bersama untuk memperkuat interoperabilitas melalui kemampuan pertahanan seperti peningkatan pesawat tempur, pesawat tempur multi-peran baru, dan tambahan pesawat angkut sayap tetap (fixed wing) dan putar (rotary wing),” demikian isi siaran pers Departemen Pertahanan AS, dikutip pada Jumat (25/8/2023).

Lebih lanjut, Prabowo dan Austin juga berbagi visi yang sama terkait Indo-Pasifik. Keduanya memandang pentingnya menjaga perdamaian dan kemakmuran di kawasan Indo-Pasifik melalui sentralitas ASEAN.

"Keduanya berpandangan bahwa ekspansi maritim China di Laut China Selatan tidak sejalan atau tidak konsisten dengan hukum internasional dalam konvensi PBB terkait hukum laut," isi siaran pers itu.

Prabowo dan Austin mengutuk pelanggaran kedaulatan negara, sebagaimana tercermin dalam Resolusi Majelis Umum PBB ES-11/1 tanggal 2 Maret 2022.

Tak ketinggalan, keduanya juga membahas konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina yang saat ini masih berlangsung.

Dalam kesempatan itu, Prabowo juga menyampaikan apresiasinya karena AS sudah menerima Taruna TNI (kadet) melalui beasiswa untuk melanjutkan studi di lembaga bergengsi seperti US Naval Academy (USNA), US Air Force Academy (USAFA), dan Akademi Militer AS (USMA).

Saat ini, tiga Taruna AAL sedang melakukan pendidikan di USNA, tiga Taruna AAU di USAFA, dan satu Taruna Akmil di USMA.

https://nasional.kompas.com/read/2023/08/25/16394771/diplomasi-prabowo-ke-as-penjajakan-alutsista-kunjungi-pentagon-bahas

Terkini Lainnya

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang 'Insya Allah' Gabung Golkar, Mekeng: 'Nothing Special'

Bobby ke Gerindra padahal Sempat Bilang "Insya Allah" Gabung Golkar, Mekeng: "Nothing Special"

Nasional
PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

PPP Disebut Tak Bisa Lolos Parlemen, Mardiono: Ketua KPU Bukan Pengganti Tuhan

Nasional
Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Soal Dapat Jatah 4 Kursi Menteri, Ketum PAN: Hak Prerogatif Prabowo

Nasional
Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Galang Dukungan di Forum Parlemen WWF Ke-10, DPR Minta Israel Jangan Jadikan Air Sebagai Senjata Konflik

Nasional
Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Alasan PDI-P Tak Undang Jokowi Saat Rakernas: Yang Diundang yang Punya Spirit Demokrasi Hukum

Nasional
Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Waketum Golkar Kaget Bobby Gabung Gerindra, Ungkit Jadi Parpol Pertama yang Mau Usung di Pilkada

Nasional
Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Pj Ketum PBB Sebut Yusril Cocok Jadi Menko Polhukam di Kabinet Prabowo

Nasional
Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Penerbangan Haji Bermasalah, Kemenag Sebut Manajemen Garuda Indonesia Gagal

Nasional
DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

DKPP Didesak Pecat Ketua KPU dengan Tidak Hormat

Nasional
JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

JK Nilai Negara Harus Punya Rencana Jangka Panjang sebagai Bentuk Kontrol Kekuasaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke