Bicara Soal Pemilu di Hadapan Jokowi Saat Sidang DPR, Puan: Ojo Pedhot Oyot

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani meminta masyarakat Indonesia tidak lupa terhadap akar sejarahnya.

Hal itu ia sampaikan dalam Sidang Paripurna DPR Tahun Sidang 2023-2024 perdana di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Sebagai informasi, kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan digelar usai Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Sidang Bersama DPR RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI.

Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin hadir untuk menyampaikan secara langsung Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangan dan dokumen pendukungnya kepada DPR.

Setelah mengurai soal kinerja DPR dalam fungsi legislasi, Puan berbicara mengenai kerja-kerja DPR dalam fungsi pengawasan, termasuk mengawal proses pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

“DPR RI juga akan memberikan perhatian pada penyelenggaraan tahapan Pemilu yang sudah mulai dilaksanakan pada 2023,” kata Puan dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu.

Ia menambahkan, demokrasi dan pemilu merupakan alat dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat, serta menciptakan keadilan dan kemakmuran bagi rakyat Indonesia.

“Bahwa rakyat sentosalah tujuannya, bahwa rakyat bersatu hidup tentramlah tujuannya,” ujar perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu.

Puan pun menekankan pentingnya demokrasi yang berjalan secara damai. Ia mengimbau seluruh elemen bangsa dan masyarakat Indonesia agar mengedepankan pemilu damai demi agar mencegah perpecahan.

“Tidak ada artinya kekuasaan bila rakyat terbelah menjadi kepingan-kepingan sosial dengan penuh dendam, saling benci, saling dengki, Perbedaan adalah alamiah. Persatuan adalah perjuangan kita bersama untuk mewujudkannya. Jadi, marilah kita jaga dan rawat persatuan Indonesia,” sebut Puan.

Puan mengatakan, fondasi utama untuk membangun negeri adalah persatuan rakyat. Sebab, bangsa Indonesia sulit mencapai kemajuan tanpa persatuan rakyat.

“Bangsa Indonesia hendaknya setia kepada sifat asalnya, yaitu bangsa yang berbeda-beda, tetapi dipersatukan oleh Pancasila. Ojo pedhot oyot!” tegas Puan.

Mendengar istilah tersebut, ruang Sidang Paripurna riuh dengan tepuk tangan dari para anggota sidang.

Istilah ojo pedhot oyot sendiri memiliki arti “setia pada sumbermu”. Filosofi Jawa ini juga dapat dimaknai agar jangan mencabut atau memutus akar, sumber, asal usul, atau sejarah.

Dalam konteks Pemilu, Puan ingin menyampaikan pesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap setia pada nilai-nilai yang menyatukan kemajemukan bangsa.

“Kita semua, elemen bangsa Indonesia, hendaknya memahami dan mengerti, kapan waktunya bertanding dan kapan kembali bersanding,” pesannya.

DPR RI, sambungnya, akan mengawal Pemilu 2024 sesuai kewenangan konstitusionalnya agar dapat berjalan secara demokratis, jujur, dan adil.

Mantan Menko PMK itu mengatakan, DPR diamanatkan konstitusi untuk menjalankan tugas yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kinerja pelaksanaan UU dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah.

“Harapan rakyat adalah kehidupannya yang semakin mudah, kesejahteraannya yang semakin meningkat, serta mendapatkan kemudahan dalam pelayanan publik,” imbuhnya.

Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasan disebut akan terus mengarahkan pada upaya untuk meningkatkan kinerja kementerian dan lembaga pemerintah.

Kawal permasalahan rakyat

Pengawasan DPR juga penting dalam upaya menyelesaikan berbagai permasalahan rakyat. Dengan begitu, rakyat merasakan kehadiran pemerintah dalam melindungi, mempermudah kehidupan, dan menyejahterakan mereka.

“DPR RI pada masa sidang ini, akan memberikan perhatian yang besar terkait dengan berbagai permasalahan yang menjadi perhatian rakyat,“ tutur Puan.

Beberapa permasalahan yang akan dikawal DPR pada masa sidang ini adalah mengenai antisipasi dampak konflik geopolitik global.

“DPR pun akan memberi perhatian lebih pada fenomena alam cuaca ekstrem El Nino terhadap ketahanan pangan dan ketersediaan air bersih,” jelasnya.

Selanjutnya, DPR dipastikan akan mencermati permasalahan dampak utang sejumlah BUMN.

Puan mengatakan, DPR juga menyoroti persoalan maraknya kasus kekerasan seksual, mencermati proses transisi energi Indonesia dalam mendukung energi terbarukan, mewaspadai fenomena kejahatan elektronik perbankan yang mengancam keamanan data pribadi, serta menekankan pentingnya pendampingan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

“Pemerintah harus memiliki komitmen yang tinggi untuk menindaklanjuti berbagai keputusan rapat kerja komisi dan alat kelengkapan dewan lainnya. Komitmen pemerintah dalam melaksanakan hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat saling menghormati kewenangan antara lembaga eksekutif dan legislatif,” paparnya.

Di sisi lain, Puan menyinggung soal tugas diplomasi parlemen yang dilakukan DPR. Fungsi dan tugas ini merupakan upaya DPR dalam menjalankan misi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia memiliki komitmen untuk membangun dunia yang lebih baik.

“Bahwa Indonesia berkomitmen membangun tata sosial, ekonomi, dan politik yang humanis serta berkeadilan sosial,” lanjut Puan.

Jadi tuan rumah AIPA ke-44

DPR RI baru saja menyelesaikan tugasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan Sidang Umum AIPA (ASEAN Inter Parliamentary Assembly) ke-44 di Jakarta, sejak Sabtu (5/8/2023) sampai Jumat (11/8/2023).

Sebagai tuan rumah kegiatan sidang, DPR berfokus serta berperan penuh untuk menyukseskan Presidensi Indonesia di AIPA.

Sidang bertema “Responsive Parliament for a Stable and Prosperous ASEAN” itu juga sejalan dengan tema Keketuaan ASEAN, yaitu “ASEAN Matters: Epicentrum of Growth”.

“Penyelenggaraan Sidang AIPA yang merupakan forum ketua parlemen negara-negara ASEAN itu telah menjadi momentum dalam memperkuat kolaborasi untuk menghadapi tantangan pada masa yang akan datang,” terang Puan.

Selama masa penyelenggaraan sidang, DPR akan menerima kehadiran delegasi asing, antara lain delegasi dari Armenia, Azerbaijan, dan Arab Saudi.

Beragam kegiatan sidang parlemen internasional juga akan dilakukan dalam rangka menjalankan fungsi diplomasi parlemen, seperti Ninth Global Conference of Young Parliamentarians yang digelar di Hanoi, Vietnam, mulai Kamis (14/9/2023) hingga Senin (18/9/2023).

“Serangkaian kegiatan diplomasi yang akan dilakukan DPR RI bertujuan untuk memperkuat politik luar negeri dan menempatkan posisi Republik Indonesia yang semakin kuat dalam memperjuangkan kepentingan nasional di tingkat regional dan global,” jelas Puan.