Salin Artikel

Anggota DPR Minta Pemerintah Komitmen soal Pengawasan Sistem PPDB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR Ali Zamroni meminta pemerintah melalui Satuan Tugas (Satgas) Kementerian/Lembaga, serta anggota DPR untuk komitmen mengupayakan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang lebih baik pada tahun-tahun ke depan.

Sebab, ia menyayangkan masih adanya kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB tahun ini.

"Dengan adanya komitmen-komitmen kita bersama, gitu. Jadi jangan sampai kemudian, ini seperti, Komisi X, 'Wah rapatnya lip service saja gitu, begitu ramai rapat, begitu ramai rapat'," kata Zamroni dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi X bersama Kemendikbud-Ristek, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (12/7/2023).

Zamroni tak ingin DPR dan pemerintah dipandang buruk oleh publik karena hal tersebut. Sebab, berbagai rapat sudah dilakukan, namun hasilnya tetap ada kasus-kasus terkait proses PPDB.

"Kami juga tidak mau. Karena ini, masalah, apakah dulu tidak pernah ada masalah? Ada, cuma bedanya dulu enggak ada keterbukaan informasi yang secanggih seperti sekarang ini," ungkapnya.

Politikus Partai Gerindra ini kemudian meminta pemerintah melalui pemangku kepentingan terkait untuk melakukan pengawasan PPDB tak hanya dari pusat saja, tapi turun hingga ke daerah.

"Kalau pengawasan dari pusat saja, rasa-rasanya menjangkaunya itu agak jauh gitu, dari pusat menjangkau ke bawah. Libatkan secara maksimal stakeholder di daerah," jelasnya.

"Yang menjadi kewenangan SD SMP adalah kabupaten kota, yang menjadi kewenangan SMA adalah pemerintah provinsi, ini tolong dimaksimalkan," pesan Zamroni.

Diketahui, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.

Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.

Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.

"Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/13/06381901/anggota-dpr-minta-pemerintah-komitmen-soal-pengawasan-sistem-ppdb

Terkini Lainnya

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Eks Penyidik Ingatkan KPK Jangan Terlalu Umbar Informasi soal Harun Masiku ke Publik

Nasional
Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Polri Sebut Penangkapan Pegi Setiawan Tak Gampang, Pindah Tempat hingga Ubah Identitas

Nasional
Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Kisruh PBB, Afriansyah Noor Disebut Tolak Tawaran Jadi Sekjen Fahri Bachmid

Nasional
Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Ikuti Perintah SYL Kumpulkan Uang, Eks Sekjen Kementan Mengaku Takut Kehilangan Jabatan

Nasional
Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Antisipasi Karhutla, BMKG Bakal Modifikasi Cuaca di 5 Provinsi

Nasional
Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Hargai Kerja Penyidik, KPK Enggan Umbar Detail Informasi Harun Masiku

Nasional
Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Polri: Ada Saksi di Sidang Pembunuhan Vina yang Dijanjikan Uang oleh Pihak Pelaku

Nasional
Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Siapa Cawagub yang Akan Dampingi Menantu Jokowi, Bobby Nasution di Pilkada Sumut 2024?

Nasional
Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Kementan Beli Rompi Anti Peluru untuk SYL ke Papua

Nasional
Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Polri Tolak Gelar Perkara Khusus bagi Pegi Setiawan

Nasional
Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Soal Target Penangkapan Harun Masiku, KPK: Lebih Cepat, Lebih Baik

Nasional
Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Golkar: Warga Jabar Masih Ingin Ridwan Kamil jadi Gubernur 1 Periode Lagi

Nasional
Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Menko Polhukam Sebut Situs Judi “Online” Susupi Laman-laman Pemerintah Daerah

Nasional
Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Pengacara Staf Hasto Klaim Penyidik KPK Minta Maaf

Nasional
SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

SYL Disebut Minta Anak Buah Tak Layani Permintaan Atas Namanya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke