Jokowi: 99 Persen Enggak Ada Masalah, Papua Aman-aman Saja

Menurut Presiden, semua pihak harus melihat Papua dari sisi yang positif.

Presiden juga menegaskan tidak perlu membesar-besarkan persoalan kecil di Papua.

"Enggak, kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya. Jangan dilihat (negatif)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers usai meninjau Waibu Agro Eduwisata di Kabupaten Jayapura, Papua, sebagaimana disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Jumat (7/7/2023) malam.

"Karena memang secara umum, 99 persen itu enggak ada masalah. Jangan masalah kecil dibesar-besarkan. Semua di tempat, di manapun di Papua kan juga aman-aman saja," kata dia.

Presiden menyebutkan, pelaksanaan sejumlah kegiatan saat dirinya berada di Papua berlangsung secara aman.

Misalnya, saat Papua Street Carnival bisa dilakukan secara lancar. Saat rombongannya melakukan makan malam di restoran pun tidak ada persoalan keamanan.

"Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Ya kan. Kita malam makan di restoran juga enggak ada masalah. Jangan dikesankan justru yang dibesarkan yang negatif-negatif. Itu merugikan Papua sendiri," kata Jokowi.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara juga memberikan pandangannya soal pemekaran provinsi di Papua.

Menurut Presiden Jokowi, pemekaran membuat kontrol pemerintah daerah kepada masyarakat semakin dekat.

Sehingga, semestinya pelayanan kepada warga juga semakin baik.

Selain itu, pemekaran juga diharapkan akan mempercepat pembangunan di Papua.

"Bayangkan (kalau) dulu. Ibu kota di Jayapura, yang di Merauke kalau ingin mendapatkan pelayanan dari provinsi datang, jauh banget. Ini sudah ada di Merauke di Papua Selatan bisa di Merauke, Boven Digoel, mana lagi empat kabupaten yang ada di Papua Selatan. Bisa dilayani di Merauke," papar Jokowi.

"Tidak usah ke Jayapura . Agar mempercepat pelayanan, mempercepat pembangunan," tambah dia.

Kunjungan Presiden ke Papua kali ini terjadi di tengah isu ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap pilot Susi Air Philip Mark Merthens yang disandera sejak 7 Februari 2023.

Pihak KKB sebelumnya telah melancarkan ultimatum kepada pemerintah dengan memberikan batas waktu negosiasi hingga Sabtu (1/7/2023).

Dalam ultimatum itu, KKB mengancam akan menembak pilot berkebangsaan Selandia Baru itu apabila negosiasi melewati waktu yang telah ditentukan.

Terkait itu, Jokowi mengatakan pemerintah terus bernegosiasi dengan KKB.

"Kita akan terus berusaha bernegosiasi," kata Jokowi. Jokowi bahkan mengklaim pemerintah sudah melakukan banyak upaya untuk membebaskan Philips.

"Sebetulnya banyak hal yang kita lakukan di sana, tetapi tidak bisa saya buka di sini," ujarnya ketika memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Senin (3/7/2023).