Sikap Diam Jokowi soal Dukungan Capres Bikin Prabowo Untung, Ganjar Buntung?

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, dukungan Presiden Joko Widodo terhadap kandidat calon presiden (capres) Pemilu 2024 masih abu-abu.

Di satu sisi, Jokowi seakan tunduk dengan keputusan PDI Perjuangan yang mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Namun, belakangan, orang nomor satu di RI itu terlihat mesra dengan bakal capres dari Gerindra, Prabowo Subianto.

Menurut Umam, ketidakjelasan sikap Jokowi ini bisa merugikan PDI-P dan Ganjar, sebaliknya, menguntungkan Prabowo.

“Semakin lama Jokowi bersikap diam dan tidak tegas menunjukkan arah dukungannya, maka Prabowo semakin untung dan Ganjar semakin buntung,” kata Umam kepada Kompas.com, Kamis (6/7/2023).

Umam menilai, sikap diam Jokowi tersebut seolah dimanfaatkan oleh kubu Prabowo, salah satunya lewat masifnya penyebaran baliho dan billboard yang menggambarkan kedekatan kedua elite politik.

Baliho-baliho itu terpampang di berbagai penjuru negeri, khususnya di wilayah basis pemilih loyal Jokowi sepertinya Solo Raya di Jawa Tengah dan wilayah Arek serta Mataraman di Jawa Timur.

Menurut Umam, upaya ini sengaja dilakukan sebagai bagian dari strategi politik Prabowo untuk mengambil alih basis pemilih loyal Jokowi.

“Kondisi itu tengah dimanfaatkan dengan baik oleh Prabowo utk mengakselerasi elektabilitasnya, dengan mengonsolidasikan basis pemilih loyal Prabowo dan ceruk pemilih loyal Jokowi pada Pemilu 2014 dan 2019, yang dulu berbenturan satu sama lain,” ujar Umam.

Jika Jokowi sejalan dengan keputusan PDI-P soal capres, kata Umam, mantan Wali Kota Solo itu harusnya tak butuh waktu panjang untuk mengendalikan jaringan massanya supaya mendukung pencapresan Ganjar.

Namun, yang terjadi sebaliknya, ketimbang Ganjar, sejumlah jaringan relawan Jokowi, termasuk Projo, justru menyiratkan dukungan buat Prabowo.

Menurut Umam, kecenderungan dukungan Projo dan relawan lainnya terhadap Prabowo tak lepas dari restu Jokowi. Ia yakin, jaringan relawan Jokowi tak akan bergerak sendiri tanpa sepengetahuan kepala negara.

“Arah kecenderungan dukungan Projo dan relawan Jokowi lainnya yang mendukung Prabowo merupakan ‘sinyal perlawanan terbuka’ Jokowi pada PDI-P dan Megawati,” katanya.

Melihat situasi ini, Umam menilai, Jokowi berpotensi “bermain dia kaki” pada pemilu mendatang.

“Besar kemungkinan, mengingat ketidaksiapan Jokowi berhadap-hadapan dengan PDI-P dan Megawati, Jokowi akan bermain dua kaki,” kata Umam.

“Atau bisa saja akhirnya mendukung Ganjar, namun sel-sel politik pendukungnya ia lepas dan ia biarkan untuk mendukung Prabowo,” tutur dosen Universitas Paramadina itu.

Sebagaimana diketahui, belakangan, berembus isu yang menyebutkan bahwa Jokowi mendukung pencapresan Prabowo alih-alih Ganjar Pranowo. Hal ini salah satunya diungkap oleh Ketua Umum Relawan Projo Budi Arie Setiadi.

“Iya begitulah (makin dekat). Kelihatannya (dukungan Jokowi) lebih kecenderungan ke sana (Prabowo) ya. Sekarang sudah 60:40,” kata Budi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (5/7/2023).

Saking dekatnya, kata Budi, Jokowi bahkan ikut mempertimbangkan sejumlah nama bakal calon wakil presiden (cawapres) buat Prabowo. Beberapa nama itu, mulai dari menteri Kabinet Indonesia Maju hingga kepala daerah.

Sosok Wali Kota Solo yang juga putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, kabarnya juga turut dipertimbangkan kepala negara sebagai rekan duet Prabowo.

“Masih ditimbang beberapa nama. Misalkan Pak Mahfud (Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD), Sandi (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno), Erick (Menteri BUMN Erick Thohir), Gibran, Ridwan Kamil (Gubernur Jawa Barat), Airlangga (Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto),” ujar Budi.

Namun demikian, PDI-P berulang kali membantah adanya kedekatan yang spesial antara Jokowi dan Prabowo. Elite partai banteng mengeklaim, Jokowi sejalan dengan PDI-P mendukung pencapresan Ganjar.

"Pak Jokowi memilih Pak Prabowo? Jadi itu saya luruskan. Itu tidak benar,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto dikutip dari keterangan tertulis, Selasa (7/7/2023).