Salin Artikel

Beli Jabatan Rp 100 Juta, Sekretaris DPRD Pemalang Ditahan KPK

Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu mengatakan, Sodik diduga menyuap Bupati Pemalang periode 2021-2026, Mukti Agung Wibowo dengan uang Rp 100 juta.

Sodik merupakan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupten (Pemkab) Pemalang. Ia menjadi tersangka ketiga belas dalam skandal jual beli jabatan yang menyeret Mukti Agung ke penjara.

“Tersangka Sodik Ismanto memberikan Rp 100 juta dalam rangka mengikuti seleksi untuk posisi jabatan Eselon II,” kata Asep dalam konferensi pers di KPK, Kamis (6/7/2023).

Menurut Asep, Sodik mendapatkan tawaran membeli jabatan itu dari pengusaha bernama Adi Jumal Widodo.

Adi diketahui merupakan orang kepercayaan Agung Mukti untuk mengatur dan mengurus proyek, rotasi, hingga mutasi, dan promosi pada ASN di Pemalang.

Harga jabatan di lingkungan Pemkab Pemalang bervariasi, mulai dari Rp 15 juta hingga Rp 100 juta.

Setelah memberikan suapnya, Sodik dinyatakan lolos seleksi dan duduk sebagai Sekretaris DPRD Pemalang.

Uang yang terkumpul dari belasan ASN di Pemalang itu kemudian disebut sebagai uang syukuran dan digunakan untuk berbagai kebutuhan Agung Mukti.

“Uang yang terkumpul tersebut diistilahkan ‘uang syukuran’,” ujar Asep.

Kemudian, Penjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang Slamet Masduki, Kepala BPBD Pemalang Sugiyanto, serta Kadis Kominfo Yanuarius Nitbani dan Mohamad Saleh.

Selanjutnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Abdul Rachman, Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Mubarak Ahmad, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Suhirman, dan Sekretaris DPRD Sodik Ismanto.

Untuk diketahui, Mukti Agung, orang kepercayaan, dan sebagian bawahannya telah divonis bersalah dan mendekam di Lapas Semarang, Jawa Tengah.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/07/09002171/beli-jabatan-rp-100-juta-sekretaris-dprd-pemalang-ditahan-kpk

Terkini Lainnya

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Penerbangan Jemaah Bermasalah, Kemenag: Performa Garuda Buruk

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Kemenkes Minta Masyarakat Tidak Khawatir atas Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura

Nasional
Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Kasus Simulator SIM, Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi

Nasional
Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Bobby Berpeluang Diusung Gerindra pada Pilkada Sumut Setelah Jadi Kader

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pramono Anung: Tanya ke DPP Sana...

Nasional
Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Pimpinan MPR Temui Jusuf Kalla untuk Bincang Kebangsaan

Nasional
Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Kemenkes: Subvarian yang Sebabkan Lonjakan Kasus Covid-19 di Singapura, Belum Ada di Indonesia

Nasional
Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Sri Mulyani Cermati Dampak Kematian Presiden Iran terhadap Ekonomi RI

Nasional
Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Menteri ATR/Kepala BPN Serahkan 356 Sertifikat Tanah Elektronik untuk Pemda dan Warga Bali

Nasional
Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Pernah Dukung Anies pada Pilkada DKI 2017, Gerindra: Itu Sejarah, Ini Sejarah Baru

Nasional
Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Pemerintah Akan Evaluasi Subsidi Energi, Harga BBM Berpotensi Naik?

Nasional
MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke 'Crazy Rich Surabaya'

MK Tolak Gugatan Anggota DPR Fraksi PAN ke "Crazy Rich Surabaya"

Nasional
Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Wapres Harap Ekonomi dan Keuangan Syariah Terus Dibumikan

Nasional
Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Wapres Sebut Kuliah Penting, tapi Tak Semua Orang Harus Masuk Perguruan Tinggi

Nasional
BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

BNPB: 2 Provinsi dalam Masa Tanggap Darurat Banjir dan Tanah Longsor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke