Salin Artikel

Nasdem Tak Akui Danny Pomanto Kader: Dia Ber-KTA Gerindra

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan bahwa Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto atau Danny Pomanto bukan merupakan kader partainya.

Ia mengatakan bahwa Danny merupakan kader dari Partai Gerindra.

“Tadi saya sudah kirim foto penyerahan KTA (kartu tanda anggota) Danny Pomanto dari Gerindra. Dia menerima KTA Gerindra, itu di tahun 2020,” ujar Ali pada Kompas.com, Senin (3/7/2023).

Pernyataan itu disampaikan Ali ketika dikonfirmasi soal pengunduran Danny Pomanto dari Partai Nasdem.

Danny menyatakan sudah mengirimkan surat pengunduran diri pada Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 1 Juli 2023.

Ali lantas mempertanyakan status politik Danny. Sebab, sampai saat ini Nasdem tak merasa pernah menerimanya sebagai kader.

Selain itu, Nasdem juga tak pernah mengetahui apakah Danny sudah mengundurkan diri dari Partai Gerindra.

“Sekarang begini, 2020 dia menerima KTA Gerindra, terus pertanyaan saya, sudahkah KTA itu dikembalikan ke Gerindra? Sudahkah dia mengundurkan diri dari Gerindra?” ucap Ali.

“Kalau itu belum dilakukan, bagaimana kita bisa mengatakan dia kader Nasdem?” tuturnya.

Ali mengklaim dukungan Nasdem pada Danny di Pemilihan Wali Kota Makassar tahun 2020 dilakukan karena wakilnya, Fatmawati Rusdi.

“Lah iya (Nasdem mendukung Danny karena) kan Ibu Fatmawati kader Nasdem,” imbuhnya.

Diketahui Danny menyatakan salah satu alasannya mundur dari Nasdem karena memiliki perbedangan pandangan.

Perbedaan itu karena Nasdem memutuskan untuk mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (bacapres).

"Bisa juga karena alasan Nasdem calonkan Anies, saya kira itu bukan satu-satunya alasan," kata Danny dalam konferensi persnya, Senin.

https://nasional.kompas.com/read/2023/07/03/17062501/nasdem-tak-akui-danny-pomanto-kader-dia-ber-kta-gerindra

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke