Ketika Panji Gumilang Klaim NII Sudah Mati 12 Tahun Lalu...

JAKARTA, KOMPAS.com - Polemik mengenai Pondok Pesantren Al Zaytun di Indramayu, Jawa Barat, yang disebut-sebut terafiliasi dengan kelompok Negara Islam Indonesia Komandemen Wilayah 9 (NII KW9) terus bergulir.

Pimpinan pondok pesantren itu, Abdussalam Rasyidi Panji Gumilang, bahkan juga menjadi sorotan. Selain disebut-sebut sebagai Imam NII KW9, sejumlah pernyataannya terkait pelaksanaan tata cara beribadah dan pemahaman agama juga menuai perdebatan.

Di sisi lain, Panji pernah membantah kaitan dirinya, Al Zaytun, dan NII sekitar 12 tahun lalu. Penyebabnya adalah gerakan NII berakar dari Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) kerap dikaitkan dengan aksi kekerasan dan bahkan terorisme, penipuan, sampai penculikan.

Menurut pemberitaan surat kabar Kompas edisi 6 Mei 2011, Panji sempat memberikan klarifikasi tentang seluruh rumor itu.

"Soal NII yang diributkan itu, sebenarnya barangnya sudah tidak ada. NII sudah mati," kata Panji.

Menurut Panji, NII yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo pada 1949 sudah berakhir pada 1962. Yakni ketika Kartosuwiryo ditangkap dan dieksekusi regu tembak.

"Setelah itu NII selesai. Bahkan, pendirinya sudah menganjurkan pengikutnya kembali ke bumi pertiwi Indonesia. Kalau NII sudah tidak ada, kenapa saya dikait- kaitkan dengan NII. Saya terkait dengan apa kalau begitu," ujar Panji.

"Tidak dulu dan tidak sekarang, NII itu sudah usai. Saya ini pendidik dan ingin mengindonesiakan anak-anak ini. Tidak ada niatan cuci otak. Kalau ada tuduhan semacam itu, saya pikir itu omong kosong dan berlebihan. Saya sehari-harinya di sini, bagaimana bisa cuci otak. Saya tidak paham," papar Panji.

Panji juga mengatakan, sistem pendidikan di pondok pesantren itu tetap berpedoman kepada pemerintah.

"Sistem pendidikan kami murni mengikuti kurikulum yang ditetapkan Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian Agama," ucap Panji.

Panji mengatakan, kurikulum di Al Zaytun dikombinasikan dengan muatan lokal yakni pendidikan hak asasi manusia (HAM) dan jurnalistik. Materi itu mulai diberikan kepada siswa saat menginjak kelas VII (kelas I SMP).

"Apa yang kami didikkan di sini sesungguhnya adalah aplikasi bagaimana hidup berketuhanan, memiliki jiwa kemanusiaan yang berkeadilan dan beradab," ujar Panji.

Selain itu, Panji menyatakan para santri AL Zaytun diajarkan bermusyawarah. Misalnya, dengan praktik demokrasi di lingkungan pesantren seperti pemilihan pimpinan pelajar.

"Siswa memilih sendiri pimpinannya dengan sistem pemilihan. Mereka yang berhak memilih bukan berdasarkan umur, tetapi kelas, yakni sejak kelas VII. Pemilihan diawali dengan seleksi calon menjadi 10 besar. Setelah itu dipilih siapa peringkat pertama dan kedua tertinggi yang ditetapkan sebagai pimpinan organisasi pelajar," papar Panji.

Panji mengatakan, para santri menyebut pimpinan yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden santri.

Dari calon lain yang tak terpilih, kata Panji, pimpinan pesantren memilih lagi kepala departemen atau menterinya.

"Kabinetnya disebut Kabinet Dharmabakti dan bekerja satu tahun. Kehidupan demokrasi diajarkan sejak dini agar para santri mengerti," ucap Panji.

Panji juga pernah membantah tuduhan Al Zaytun adalah tempat perekrutan kelompok NII KW 9. Menurut dia lembaga itu bertugas mendidik para santri buat menjadi generasi penerus pembangunan.

"Generasi baru Indonesia itu mesti memiliki ciri-ciri filosofis yang jelas, yakni mengikuti konsep hablumminallah (hubungan dengan Tuhan) dan hablumminannas (hubungan dengan manusia)," ucap Panji.

"Yang hablumminallah itu sudah tercakup dalam Ketuhanan Yang Maha Esa. Empat sila lainnya terkait hablumminannas. Apa yang saya lakukan sekarang adalah bagaimana membuat lima sila itu diaplikasikan secara riil di lapangan," sambung Panji.

Menurut Panji, sikap dan nilai-nilai dasar negara dalam Pancasila semuanya merupakan ajaran Tuhan.

"Dengan berdasarkan lima hal itu, semua pihak bisa dirangkul. Kalau ada satu agama yang dijadikan dasar, bisa menyinggung yang lain. Janganlah hal itu terjadi," kata Panji.

Kesimpulan ini sudah disampaikan MUI pada 11 tahun lalu dalam laporan hasil penelitian yang dilakukan di tahun 2002.

"Hasil penelitian MUI sudah jelas bahwa itu (Al Zaytun) terindikasi atau terafiliasi dengan gerakan NII. Sudah sangat jelas," ujar Ichsan saat ditemui di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (21/6/2023).

Ichsan mengatakan, afiliasi tersebut bisa dilihat dari pola rekrutmen yang dilakukan Al Zaytun dari segi penghimpunan dan penarikan dana yang dilakukan ke anggota dan masyarakat.

"Tidak terbantahkan, artinya penelitian MUI tahun 2002 itu sangat valid, dia (Al Zaytun) adalah penyimpangan dalam paham keagamaan, kemudian dari paham kenegaraan dia terafiliasi dengan gerakan NII," tutur dia.

Ichsan juga menilai, pemerintah wajib mengambil andil terkait penyimpangan paham kenegaraan Al Zaytun.

"Maka pemerintah dan MUI sangat ideal dalam rangka membenahi kembali Al Zaytun agar tidak lagi terpapar sebagai bibit radikal yang menjadi bom waktu bagi negara nanti," ujar Ichsan.

Kelompok NII diduga merupakan kelanjutan dari gerakan yang digagas Sekarmadji Maridjan Kartosuwiryo, yakni mendirikan Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.

Setelah Kartosuwiryo tertangkap dan dieksekusi pada 1962, gerakan itu pecah menjadi 2 kelompok.

Pertama adalah NII Fillah yang merapat kepada rezim Orde Baru dan dibina oleh tokoh intelijen Ali Moertopo.

Kelompok NII Fillah digunakan oleh Orde Baru untuk melakukan kampanye anti-komunisme dan merebut suara umat Islam buat mendukung pemerintah dalam setiap pemilihan umum.

Sedangkan kelompok NII Sabilillah masih berupaya melanjutkan pemikiran Kartosuwiryo dengan mengupayakan mendirikan negara Islam.

Kelompok NII Sabilillah kemudian berkembang menjadi 9 faksi atau komandemen wilayah (KW) yang Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, Aceh, Lampung, dan Jakarta.

Di antara faksi NII Sabilillah, faksi NII KW9 yang dipimpin Panji Gumilang disebut menyimpang jauh dari misi dan falsafah awal gerakan NII. Kelompok itu disebut-sebut bergerak di bawah tanah.

Kelompok itu disebut memperbolehkan anggota tidak salat, serta melakukan hal yang dilarang agama dengan membayar sejumlah uang sebagai hukuman pengganti.

Bahkan orang-orang yang terpapar doktrin NII KW9 disebut-sebut diperbolehkan melawan orang tua, mencuri, atau pun meninggalkan salat.

Tak hanya itu, para anggotanya pun diwajibkan membayar iuran bulanan dalam jumlah ratusan ribu hingga jutaan rupiah.

Akibatnya, tak jarang para anggota yang kebanyakan mahasiswa, harus berutang ke sana ke mari atau bahkan mencuri demi tuntutan membayar iuran itu.

Doktrin itu juga diyakini merusak ikatan kekeluargaan dan sosial kemasyarakatan antara sesama umat Islam.

(Penulis : Singgih Wiryono | Editor : Icha Rastika)