Salin Artikel

Menteri Basuki Tak Mau Jadi Cawapres Ganjar Pranowo

Basuki mengatakan, dia lebih baik mengambil posisi lain ketimbang menjadi seorang cawapres.

"Saya lebih baik ambil yang lain," ujar Basuki saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/6/2023).

Basuki menjawab pertanyaan apakah dirinya mau menjadi cawapres jika ditawari PDI-P.

Selain itu, Basuki mengingatkan soal umurnya yang sudah tua. Tahun ini, ia akan memasuki usia 70.

Basuki juga mengaku tidak mengerti urusan perpolitikan Tanah Air.

"Saya tetap kerja. Saya tetap dukung bapak-bapak DPR ini," ucap dia.

Sejauh ini, kata dia, tidak ada komunikasi dengan PDI-P terkait tawaran menjadi cawapres Ganjar.

Dia menduga, namanya masuk ke bursa cawapres Ganjar hanya sekadar wacana atau bentuk apresiasi. 

"Tapi enggak ada komunikasi sama sekali," kata Basuki.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan bahwa nama Basuki Hadimuljono masuk dalam radar kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hal ini disampaikannya saat menjawab soal nama-nama bakal cawapres yang disebutkan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani masuk dalam radar PDI-P.

"Nama-nama yang disampaikan Mbak Puan kemarin betul. Bahkan, muncul juga nama Pak Basuki Menteri PUPR," kata Hasto dalam jumpa pers sebelum memulai Rakernas PDI-P hari kedua, Rabu (7/6/2023).

Hasto menuturkan, nama Basuki memang diusulkan masuk sebagai kandidat cawapres.

"Karena Beliau, ada dari daerah-daerah Aceh mengalami kemajuan, Papua mengalami kemajuan, Sumatera, Palembang mengalami kemajuan karena pembangunan infrastruktur. Kemudian NTT mengalami kemajuan," ujar dia.

"Kemudian ada yang mengusulkan Pak Basuki, yang oleh Pak Jokowi dikatakan sebagai bapak infrastruktur," kata dia.

Hasto menyampaikan, nama-nama bakal cawapres nantinya bakal dikerucutkan menjadi satu nama.

Namun, pengerucutan itu baru akan dilakukan setelah PDI-P melakukan berbagai rangkaian dialog.

"Setelah ditelaah seluruh aspek, kemudian dialog dengan para ketua umum partai yang lain, terutama Bapak Presiden, sehingga nanti akan muncul," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/06/07/16005341/menteri-basuki-tak-mau-jadi-cawapres-ganjar-pranowo

Terkini Lainnya

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Jokowi dan Mentan Amran Sulaiman Bersepeda Bareng di Mataram

Nasional
'Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo'

"Jokowi Tembok Tebal yang Halangi PDI-P Berkoalisi dengan Prabowo"

Nasional
Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Projo Ungkap Kemungkinan Jokowi Akan Gabung Parpol Lain Setelah Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Jokowi Makan Mie Gacoan di NTB, Pesan Mi Level 0

Nasional
Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Kaum Intelektual Dinilai Tak Punya Keberanian, Justru Jadi Penyokong Kekuasaan Tirani

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

[POPULER NASIONAL] Para Sesepuh Kopassus Bertemu | Prabowo Ingin Libatkan Megawati Susun Kabinet

Nasional
Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Rute Transjakarta 9F Rusun Tambora - Pluit

Nasional
Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 4 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 3 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Sidang Perdana Hakim Agung Gazalba Saleh di Kasus Gratifikasi dan TPPU Digelar 6 Mei 2024

Nasional
Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Respons MA soal Pimpinan yang Dilaporkan ke KY karena Diduga Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

KY Verifikasi Laporan Dugaan Pelanggaran Etik Pimpinan MA, Dilaporkan Ditraktir Makan Pengacara

Nasional
Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

Terbaik di Jatim, KPK Nilai Pencegahan Korupsi dan Integritas Pemkot Surabaya di Atas Rata-rata Nasional

BrandzView
Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Saksi Sebut SYL Bayar Biduan Rp 100 Juta Pakai Duit Kementan

Nasional
Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Dukung Pemasyarakatan Warga Binaan Lapas, Dompet Dhuafa Terima Penghargaan dari Kemenkumham

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke