Salin Artikel

Sisa Satu Tahun untuk Capai Target Penurunan "Stunting", Pemerintah Pastikan Anggaran Akan Dibuat Spesifik

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan, pemerintah akan menspesifikkan sejumlah anggaran untuk program penanganan stunting.

Hal ini ia sampaikan saat ditanya soal upaya pemerintah mempercepat penurunan stunting agar mencapai target di angka 14 persen pada 2024, yang artinya hanya sisa satu tahun lagi.

"Jadi (upayanya) memastikan anggaran yang lebih spesifik, sekarang ini anggaran intervensi spesifik tapi anggarannya generik," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/5/2023).

Muhadjir menuturkan, selama ini ada banyak anggaran yang diklaim untuk penanganan stunting tetapi belum efektif menekan stunting karena digunakan untuk beragam kebutuhan.

Misalnya, di Kementerian Kesehatan terdapat anggaran triliunan rupiah yang diklaim untuk menangani stunting, tetapi anggaran itu juga digunakan untuk membiayai penerima bantuan iuran (PBI) jaminan kesehatan yang bukan hanya penderita stunting.

Oleh karena itu, Muhadjir menyebutkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) akan merekomendasikan sejumlah mata anggaran yang bakal difokuskan untuk penanganan stunting.

"Itu atas rekomendasi dari BKKBN, (setelah) itu baru dikeluarkan di kementerian yang sudah ada alokasinya itu betul-betul sehingga bisa digunakan untuk penanganan stunting," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa harus ada kerja ekstra demi menurunkan prevalensi stunting hingga mencapai target 14 persen pada 2024.

Untuk diketahui, berdasarkan survei status gizi Indonesia, prevalensi stunting 2022 berada di angka 21,6 persen turun 9,2 persen dibanding 2018.

Akan tetapi, bila dibandingkan secara year on year, penurunan stunting di Indonesia hanya turun 2,8 persen dari 24,4 persen pada 2021 menjadi 21,6 persen pada 2022.

Dengan demikian, pemerintah harus menurunkan tingkat stunting sebesar 7,6 persen untuk mencapai target 14 persen pada 2024.

"Kalau biasa-biasa saja berarti hanya (turun) 5 persen lebih, padahal mestinya kita menurunkan itu 7,6 persen. Jadi, kalau menurut kemarin berjalan itu (prevalensi stunting pada) 2024 itu hanya 16 persen, tidak sampai 14 persen," kata Ma'ruf, Kamis.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/25/20485261/sisa-satu-tahun-untuk-capai-target-penurunan-stunting-pemerintah-pastikan

Terkini Lainnya

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke