Salin Artikel

Singgah di IPB, Menpan-RB Dengar Keluhan dan Masukan soal Jabatan Fungsional Dosen

KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas mengunjungi kampus Institut Pertanian Bogor (IPB) untuk berdiskusi tentang jabatan fungsional dosen, Kamis (11/5/2023).

Dalam acara yang bertajuk "Sapa Dosen" itu, Anas memaparkan penjelasan terkait Peraturan Menteri PANRB (PermenPANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional.

"Kami diminta Pak Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mensimplifikasi berbagai hal, birokrasi ini harus lincah. Nah, PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2023 ini untuk mengakselerasi hal tersebut," tutur Anas, dikutip dari keterangan persnya, Jumat (12/5/2023).

Tujuan pembuatan peraturan itu, sebut dia, adalah agar urusan jabatan fungsional menjadi lebih lincah.

"Bukan justru menyusahkan pejabat fungsional termasuk bapak atau ibu dosen," ujar Anas.

Berbagai masukkan dan saran diberikan oleh para civitas akademika IPB terkait jabatan fungsional dosen. Mereka berharap Menpan-RB bisa menyelesaikan masalah urusan birokrasi dunia dosen secara spesifik.

Lebih lanjut, Anas menilai bahwa PermenPANRB khusus dosen akan mempermudah urusan dosen yang selama ini bersifat administratif.

"Kami ingin memberikan upaya afirmasi dan percepatan terkait karier dan kepastian jabatan dosen," ucap Anas.

Sementara itu, Rektor IPB Arif Satria mengatakan, rencana penerbitan PermenPANRB terkait  serta kehadiran Menpan-RB di IPB merupakan langkah yang patut diapresiasi.

"Para dosen menyampaikan aspirasi, pemikirannya, dan ini adalah hal yang sangat positif sekali," ucap Arif.

Ia juga mengusulkan agar profesi dosen diberikan fleksibilitas yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Dosen diharapkan bisa bekerja sesuai passion yang diinginkan.

"Ada dosen yang penelitiannya canggih sekali sehingga tidak punya waktu untuk mengajar. Ada dosen yang mengabdi untuk masyarakat, sambil mengajar sambil bantu petani jadi hebat. Nah, ini apakah penilaian dosen bisa menjadi fleksibel seperti ini?" jelas Arif.

"Artinya, penilaian tahun ini fokus pada penelitian saja, kemudian baru tahun berikutnya mengajar. Bahkan secara organisasi fleksibilitas dilakukan juga dalam menetapkan proporsi Tri Dharma Perguruan Tinggi bisa diatur berbeda-beda di setiap universitas sebagai unsur indikator utama. Itu masukan saya," tambahnya.

Sebagai informasi, pada acara Sapa Dosen itu, Menpan-RB turut didampingi oleh Sekretaris Kemenpan-RB Rini Widyantini, Deputi Bidang SDM Aparatur Kemenpan-RB Alex Denni, serta Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan Kemenpan-RB Erwan Agus Purwanto.

Kemudian, ada Staf Ahli Menpan-RB Bidang Administrasi Negara Herman, Staf Ahli Menpan-RB Bidang Budaya Kerja Abdul Hakim, dan Staf Ahli Menpan-RB Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah Jufri Rahman.

Tak ketinggalan, hadir pula para pejabat pimpinan tinggi pratama Kemenpan-RB, Ketua Senat Akademik IPB Yonny Koesmaryono, dan segenap civitas academica IPB lainnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/05/12/09220001/singgah-di-ipb-menpan-rb-dengar-keluhan-dan-masukan-soal-jabatan-fungsional

Terkini Lainnya

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Sindir Bobby, PDI-P: Ada yang Gabung Partai karena Idealisme, Ada karena Kepentingan Praktis Kekuasaan

Nasional
Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik 'Cicak Vs Buaya Jilid 2'

Eks Kakorlantas Polri Djoko Susilo Ajukan PK Lagi, Kilas Balik "Cicak Vs Buaya Jilid 2"

Nasional
JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

JK Singgung IKN, Proyek Tiba-tiba yang Tak Ada di Janji Kampanye Jokowi

Nasional
Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Soal Peluang Ahok Maju Pilkada DKI atau Sumut, Sekjen PDI-P: Belum Dibahas, tetapi Kepemimpinannya Diakui

Nasional
Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Dukung Jokowi Gabung Parpol, Projo: Terlalu Muda untuk Pensiun ...

Nasional
PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

PT Telkom Sebut Dugaan Korupsi yang Diusut KPK Berawal dari Audit Internal Perusahaan

Nasional
Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Solusi Wapres Atasi Kuliah Mahal: Ditanggung Pemerintah, Mahasiswa dan Kampus

Nasional
Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Ketua KPU Bantah Dugaan Asusila dengan Anggota PPLN

Nasional
Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Soal Kemungkinan Usung Anies di Pilkada DKI, Sekjen PDI-P: DPP Dengarkan Harapan Rakyat

Nasional
DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

DPR Pastikan Hasil Pertemuan Parlemen di WWF Ke-10 Akan Disampaikan ke IPU

Nasional
Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Komisi II Pertimbangkan Bentuk Panja untuk Evaluasi Gaya Hidup dan Dugaan Asusila di KPU

Nasional
Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Djoko Susilo PK Lagi, Ketua KPK Singgung Kepastian Hukum

Nasional
KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

KPK Geledah Kantor PT Telkom dan 6 Rumah, Amankan Dokumen dan Alat Elektronik

Nasional
Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Pembukaan Rakernas Ke-5 PDI-P Akan Diikuti 4.858 Peserta

Nasional
KPK Gelar 'Roadshow' Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

KPK Gelar "Roadshow" Keliling Jawa, Ajak Publik Tolak Politik Uang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke