Golkar-PKB Motori Pembentukan Koalisi Besar, untuk Saingi PDI-P?

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana membentuk koalisi besar kembali berembus seusai pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, Rabu (3/5/2023).

Airlangga menyatakan, kedua partai tersebut telah sepakat menjadi motor dalam membangun komunikasi dengan partai-partai yang ingin melanjutkan program pemerintahan Presiden Joko Widodo dan membentuk koalisi besar.

"Kita siap untuk menjadi inti daripada menjaga pembangunan dan juga untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik terhadap partai-partai yang memang ingin melanjutkan program ke depan," kata Airlangga dalam konferensi pers setelah pertemuan di Restoran Plataran, Senayan, Jakarta, Rabu siang.

Airlangga tidak menampik bahwa kedua partai ini akan melobi kolega di masing-masing koalisinya untuk melebur dan menjadi sebuah koalisi besar.

Adapun Golkar tergabung dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan PKB tergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR) dengan Partai Gerindra.

"Kita berdua berbicara koalisi besar, besar itu membutuhkan koalisi inti dan koalisi inti itulah yang kita duduk bersama," kata Airlangga.

Ajakan untuk bergabung ke koalisi besar pun sempat ingin disampaikan Muhaimin kepada Partai Demokrat ketika bersilaturahmi di kediaman Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Puri Cikeas, Bogor, Rabu malam.

Namun demikian, Muhaimin menyebut Partai Demokrat punya 'iman yang kuat' untuk tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama Partai Nasdem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

“Memang salah satu agenda saya adalah upaya mempengaruhi partai-partai termasuk rencana saya mempengaruhi Mas AHY, tapi setelah ketemu ternyata imannya kuat. Karena imannya kuat ya saya harus hati-hati ngomongnya,” kata dia.

Akan tetapi, ia menganggap bahwa peluang kerja sama antara PKB dan Demokrat masih terbuka karena kedua partai pernah duduk bersama di pemerintahan Presiden SBY.

“Nanti kita tunggu saja. Moga-moga, sepulang saya dari sini (sikap Demokrat) goyah,” tuturnya.

Belum ada nama capres, tapi sudah bentuk pemenangan

Kendati sepakat memotori pembentukan koalisi besar, Golkar dan PKB belum menentukan siapa calon presiden yang akan mereka usung bersama.

"Capres-cawapresnya masih dalam proses pembahasan," kata Airlangga.

Airlangga menyatakan, partai-partai politik masih fokus pada proses pendaftaran bakal calon anggota legislatif yang berakhir pada 14 Mei 2023. Namun, ia menyebutkan, penentuan nama capres dan cawapres akan dilakukan lebih cepat.

"Kita sedang disibukkan mengisi Silon (Sistem Informasi Pencalonan). Sehingga tentu jadwal untuk pilpres sudah ada waktunya September, tetapi tentu di antara itu akan ada akselerasi waktu," kata Airlangga.

Di samping itu, Muhaimin mengakui bahwa ia dan Airlangga turut memperhitungkan diri untuk maju sebagai capres atau cawapres.

Muhaimin menyebutkan, dalam KKIR yang dibangun oleh Gerindra dan PKB, dirinya mensimulasikan diri untuk maju dengan Ketua Umum Partai Gerindra.

Namun demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa duet yang diusung adalah Prabowo-Airlangga, bahkan bisa bisa saja Airlangga-Muhaimin.

"Simulasi itu tidak menutup berbagai peluang, apakah Prabowo-Muhaimin, apakah Prabowo-Airlangga, atukah Airlangga-Muhaimin, itu masih proses yang akan kita jalani," ujar Muhaimin.

Meski belum mempunyai calon presiden, Golkar dan PKB sepakat untuk membentuk tim pemenangan.

"Kita sudah menunjuk tim pemenangan yaitu dari Golkar adalah Bapak Nusron Wahid dan dari PKB nanti Pak Faisol Riza. Jadi kedua tim ini tentu akan duduk untuk meneruskan langkah-langkah teknis," ujar Airlangga.

Dalam waktu dekat, Nusron dan Faisol akan segera menggelar rapat untuk menyusun format kerja sama pemenangan pemilihan presiden meski belum ada capres yang diusung.

Nusron juga menilai tak ada yang salah apabila Golkar dan PKB sudah membuat tim pemenangan meski koalisi besar belum terbentuk dan dua partai itu masih berada di dua koalisi yang berbeda.

"Kita bicara pemenangan dulu, buat apa kita ngomong koalisi kalau kalah, yang penting kita bicara tentang bagaimana cara menang, kita otak-atik antara PKB dan Golkar. Intinya antara Golkar dan PKB ingin menang," ujar Nusron.

Faisol menimpali, di sisi lain, PKB juga sudah membicarakan strategi pemenangan bersama Partai Gerindra dalam KKIR, tetapi ia membuka peluang bahwa Prabowo ikut merapat ke Golkar dan PKB.

"Kami juga mengajak dan sudah berkali-kali Pak Airlangga bertemu Pak Prabowo juga. Nah, semua ini dalam proses pematangan poltik, kita berharap semua berujung seperti, kira-kira, semua harus happy dan menang," kata Faisol.

Lepaskan diri dari PDI-P?

Kesepakatan untuk memotori koalisi besar bersama PKB adalah episode kesekian dari beragam manuver Golkar yang dilakukan dalam beberapa waktu terakhir.

Sebelumnya, Golkar terlihat dekat dengan Gerindra bila berkaca dari pertemuan antara Prabowo dengan Airlangga dan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie sebanyak dua kali dalam kurun waktu kurang dari dua pekan.

Selain itu, Airlangga juga mengunjungi SBY dan AHY di Cikeas pada Sabtu (29/4/2023) pekan lalu, kedua partai tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi selepas pertemuan itu.

Airlangga pun sempat bersua dengan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh pada 25 Maret 2023.

Peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro menilai, gerilya yang dilakukan Airlangga merupakan upaya agar Golkar dapat melepaskan diri dari kekuasaan PDI Perjuangan.

"Partai Golkar terlihat tidak nyaman terus menerus di bawah kekuasaan PDI Perjuangan. Secara historis kan memang mereka lebih sering berhadap-hadapan," kata Bawono, Rabu.

Bawono mengatakan pertemuan Airlangga dengan para elite politik itu memperlihatkan Golkar mencoba mencari peluang buat memberikan dukungan politik menjelang bursa pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Apalagi setelah PPP yang menjadi mitra Golkar di KIB memutuskan mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal capres dari PDI-P.

Sementara itu, PAN justru ingin mendorong supaya Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir berkontestasi dalam Pilpres 2024, minimal sebagai cawapres.

"Secara gen politik, Golkar lebih nyaman dengan Nasdem atau Gerindra. Bagi Partai Golkar memang lebih terasa klop bila dalam satu barisan koalisi dengan Partai Nasdem atau dengan Partai Gerindra ketimbang dalam barisan koalisi dengan PDI Perjungan," ujar Bawono.

Sebab, Prabowo dan Surya Paloh merupakan mantan kader Partai Golkar sehingga ketiga partai itu dinilai memiliki kesamaan cara pandang dalam berpolitik.