Salin Artikel

Survei Litbang "Kompas": Pendukung Ganjar Mayoritas Berpendidikan Menengah, Ekonomi Menengah Bawah

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas memetekan latar belakang identitas pendukung bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo.

Hasilnya, terlihat bahwa pendukung Ganjar masih tersegmentasi di wilayah dan karakteristik sosial ekonomi tertentu.

Dari segi pendidikan misalnya, mayoritas pendukung Ganjar berlatar belakang pendidikan menengah (47,6 persen), lalu pendidikan dasar (37,5 persen), diikuti pendidikan tinggi (14,9 persen).

Sementara, terkait status sosial ekonomi, Ganjar banyak didukung kalangan menengah bawah (44,0 persen), lalu kalangan bawah (32,5 persen), menengah atas (18,5 persen), dan minim dukungan dari kalangan atas (5,0 persen).

Gubernur Jawa Tengah itu juga ternyata lebih banyak didukung oleh kalangan laki-laki (53,5 persen) dibanding perempuan (46,5 persen).

Dari segi usia, dukungan buat Ganjar juga tersegmentasi di kelompok tertentu. Politisi PDI-P tersebut mengantongi 41,5 persen suara pemilih usia 24-40 tahun.

Lalu, pemilih usia 41-60 tahun yang mendukung Ganjar sebesar 27,5 persen. Sementara, dukungan pemilih pemula usia kurang dari 23 tahun terhadap Ganjar sebanyak 27,3 persen.

Dari semua jenjang usia, dukungan paling minim datang dari kalangan tua lebih dari 60 tahun, yakni 3,7 persen.

Sementara, dari segi domisili, sebaran pendukung Ganjar sebagian besar terkonsentrasi di Pulau Jawa, yakni 64,1 persen. Sementara, di luar Pulau Jawa, pendukung Ganjar baru 35,9 persen.

Di Pulau Jawa sendiri, pendukung Ganjar paling banyak tersebar di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY (39,5 persen), lalu Jawa Timur (28,5 persen), Jawa Barat (22,5 persen), DKI Jakarta (4,9 persen), dan Banten (4,6 persen).

Sedangkan di luar Jawa, dukungan buat Ganjar terkonsentrasi di Pulau Sumatera (44,7 persen), lalu Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (15,7 persen), Kalimantan (15,1 persen), Maluku dan Papua (12,6 persen), dan Sulawesi (11,9 persen).

Artinya, gambaran pendukung Ganjar belum menunjukkan wajah pemilih yang proporsional layaknya gambaran penduduk di negeri ini.

Survei yang sama juga memperlihatkan tingginya angka swing voters atau pemilih mengambang pada pendukung Ganjar. Pada survei periode 25 Januari-4 Februari 2023, elektabilitas Ganjar tercatat 25,3-37,0 persen.

Namun, dari angka tersebut, sebanyak 13,9-18,2 persen merupakan pemilih loyal atau strong voter, sedangkan 11,4-18,8 adalah pemilih mengambang atau swing voter.

Menurut analisis Litbang Kompas, ini menunjukkan bahwa elektabilitas Ganjar belum dapat menjamin kemenangannya pada pemilu mendatang. Posisi orang nomor satu di Jateng itu masih rawan.

Adapun survei Litbang Kompas ini digelar pada 25 Januari-4 Februari 2023. Sebanyak 1.202 responden dipilih secara acak menggunakan metode pencuplikan sistematis bertingkat di 38 provinsi di Indonesia.

Menggunakan metode ini, margin of error penelitian berkisar 2,83 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Sebagaimana diketahui, Ganjar Pranowo resmi diumumkan PDI Perjuangan sebagai capres Pemilu 2024. Pengumuman itu disampaikan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

“Pada jam 13.45, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, menetapkan saudara Ganjar Pranowo, sekarang adalah Gubernur Jawa Tengah, sebagai kader dan petugas partai, untuk ditingkatkan penugasannya sebagai calon presiden Republik Indonesia dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,” kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/26/16040901/survei-litbang-kompas-pendukung-ganjar-mayoritas-berpendidikan-menengah

Terkini Lainnya

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Ke-6 Pemberangkatan Haji, 41.189 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

UKT Naik Bukan Sekadar karena Status PTNBH, Pengamat: Tanggung Jawab Pemerintah Memang Minim

Nasional
Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Di APEC, Mendag Zulhas Ajak Jepang Perkuat Industri Mobil Listrik di Indonesia

Nasional
Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Biaya UKT Naik, Pengamat Singgung Bantuan Pendidikan Tinggi Lebih Kecil dari Bansos

Nasional
Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Penuhi Kebutuhan Daging Sapi Nasional, Mendag Zulhas Dorong Kerja Sama dengan Selandia Baru

Nasional
UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

UKT Naik, Pengamat: Jangan Sampai Mahasiswa Demo di Mana-mana, Pemerintah Diam Saja

Nasional
Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Profil Mayjen Dian Andriani, Jenderal Bintang 2 Perempuan Pertama TNI AD

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga Dilarang Beraktivitas hingga Radius 7 Kilometer

Nasional
Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Anies Mau Istirahat Usai Pilpres, Refly Harun: Masak Pemimpin Perubahan Rehat

Nasional
Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Istana Disebut Belum Terima Draf Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Grace dan Juri Jadi Stafsus, Ngabalin Sebut Murni karena Kebutuhan Jokowi

Nasional
Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Revisi UU Kementerian Disetujui, RUU Perampasan Aset Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke