Daftar Komisi di DPR dan Bidang Kerjanya

KOMPAS.com - Komisi di Dewan Perwakilan Rakyat terdiri dari 11 komisi. Komisi merupakan bagian dari alat kelengkapan dewan yang memiliki lingkup tugas yang berbeda.

Secara umum, setiap komisi mempunyai tugas di bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan dengan mengadakan rapat kerja dengan pemerintah yang diwakili kementerian atau lembaga sesuai dengan bidangnya.

Selain itu, komisi juga memiliki tugas mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pejabat pemerintah yang mewakili instansinya. Serta mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum dengan masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), kalangan swasta, pakar, dan akademisi, baik atas permintaan komisi yang bersangkutan maupun atas permintaan pihak lain.

Berikut ini daftar komisi yang ada di DPR dan bidangnya melansir dari situs resmi DPR:

Komisi I

Komisi I menaungi ruang lingkup tugas di bidang pertahanan, luar negeri, komunikasi dan informatika serta intelijen. 

Mitra kerja Komisi I yakni Menteri Pertahanan, Menteri Luar Negeri, Menteri Komunikasi dan Informatika, Panglima TNI, Kepala BIN, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). 

Komisi II

Komisi II mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pemerintahan dalam negeri dan otonomi daerah, aparatur negara dan reformasi birokrasi, kepemiluan, pertanahan dan reforma agraria.

Mitra kerja Komisi II  yakni Menteri Dalam Negeri, Menteri Sekretariat Negara, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Ketua Ombudsman (ORI) dan lainnya yang terkait.

Komisi III

Komisi II mempunyai ruang lingkup tugas di bidang hukum, hak asasi manusia, dan keamanan.

Mitra kerja Komisi II yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK, Ketua Komnas HAM, Ketua MA, Ketua MK, Ketua KY, Kepala PPATK dan lainnya yang terkait. 

Komisi IV

Komisi IV mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pertanian, lingkungan hidup dan kehutanan, dan kelautan.

Mitra kerja Komisi IV yakni Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Komisi V

Komisi V mempunyai ruang lingkup tugas di bidang infrastruktur, transportasi, daerah tertinggal dan transmigrasi, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, pencarian dan pertolongan.

Mitra kerja Komisi IV yakni Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Desa Pembangunan DaerahTertinggal dan Transmigrasi, epala Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas).

Komisi VI

Komisi IV mempunyai ruang lingkup tugas di bidang perdagangan, koperasi ukm, bumn;, investasi dan standarisasi nasional.

Mitra kerja Komisi IV yakni Menteri Perdagangan, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil-Menengah, Menteri BUMN, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Kepala Badan Standarisasi Nasional (BSN) dan lainnya yang terkait.

Komisi VII

Komisi IV mempunyai ruang lingkup tugas di bidang energi, riset dan inovasi, serta industri.

Mitra kerja Komisi IV yakni Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Perindustrian, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Ketua Dewan Energi Nasional (DEN), Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan lainnya yang terkait.

Komisi VIII

Komisi VIII mempunyai ruang lingkup tugas di bidang agama, sosial, kebencanaan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Mitra kerja Komisi VIII yakni Menteri Agama, Menteri Sosial, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kepala Badan Pengelola Keuangan Haji (BPIH) dan lainnya yang terkait.

Komisi IX

Komisi IX mempunyai ruang lingkup tugas di bidang kesehatan, ketenagakerjaan dan kependudukan.

Mitra kerja Komisi IX yakni Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Direktur Utama BPJS Kesehatan, dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan.

Komisi X

Komisi X mempunyai ruang lingkup tugas di bidang pendidikan, riset, olahraga dan kepariwisataan.

Mitra kerja Komisi X yakni Menteri Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Pemuda dan Olahraga.

Komisi XI

Komisi XI mempunyai ruang lingkup tugas di bidang keuangan, perencanaan pembangunan nasional, dan perbankan.

Mitra kerja Komisi XI yakni Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan lainnya yang terkait.