Salin Artikel

Cerita Abraham Samad: Jadi Ketua KPK Harus Siap Dikriminalisasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad mengatakan, menjadi orang nomor satu di lembaga antirasuah berarti juga harus siap dikriminalisasi.

Abraham saat itu menjadi ketua KPK, menggantikan Antasari Azhar yang ditetapkan menjadi tersangka kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Bantaran, Nasrudin Zulkarnaen.

Ia menyebut kasus itu sebagai upaya kriminalisasi terhadap Antasari.

“Dari awal saya sudah siap. Karena kenapa sudah siap? Kita sudah pernah melihat bahwa pimpinan KPK sebelumnya Pak Antasari itu pernah dikriminalisasi," ujar Abraham dalam acara GASPOL! Kompas.com yang ditayangkan pada Rabu (29/3/2023).

“Kriminalisasinya dengan perempuan, kemudian direkayasa,” kata Ketua KPK periode 2011-2015 itu.

Berkacara dari kasus Antasari, Abraham pun siap jika sewaktu-waktu dikriminalisasi saat ia menjabat ketua KPK.

Hal itu terbukti karena pada 2015, ia ditetapkan sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen paspor.

"Jadi sudah ada bayangan bahwa suatu ketika kejadian yang menimpa Pak Antasari itu bisa saja menimpa kami. Jadi kami sudah hitung," tutur Abraham.

Abraham juga menyatakan bahwa ia sering menerima teror selama menjadi ketua KPK.

Bagi Abraham dan para petinggi KPK eranya, ancaman atau teror sudah seperti "sarapan pagi".

Saking seringnya ancaman atau teror itu bahkan menjadi imunitas tersendiri.

"Bagi komisioner KPK waktu di era saya itu ancaman itu sudah kayak sarapan pagi. Kenapa? Karena setiap hari ada," kata Abraham.

"Jadi sudah kayak orang sarapan karena saking seringnya. Jadi imun kita. Sudah kita cuekin saja," ucap dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/30/04000091/cerita-abraham-samad--jadi-ketua-kpk-harus-siap-dikriminalisasi

Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke