Salin Artikel

Disentil karena Tak Hadiri Rapat DPR, Ketua Bawaslu Jelaskan Alasannya ke Luar Negeri

Ia mengaku sedang menjalani tugas melantik panitia pengawas pemilu (panwaslu) luar negeri dan sejumlah kegiatan bimbingan teknis.

"Pelantikan panwas luar negeri, bimbingan teknis, dan sosialisasi pemilu di Den Haag, Belanda, untuk pengawas sebagian Eropa, dan Roma, Italia, untuk sebagian Eropa juga," kata Bagja kepada Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Den Haag dan Roma menjadi kota yang dipilih untuk melaksanakan pelantikan dan bimtek secara terpusat.

Di Den Haag misalnya, Bawaslu RI juga melantik panwaslu Frankfurt, Jerman serta Stockholm, Swedia.

Di Roma, Bawaslu RI turut melantik panwaslu Paris, Perancis dan Madrid, Spanyol.

Ia menyebutkan bahwa agenda perjalanan itu berlangsung maraton pada 6-15 Maret 2023.

"Dalam perjalanan 5 hari. Dua hari berangkat, dua hari pulang. Sehari berangkat dari Belanda ke Italia," kata Bagja.

"Ketidakhadiran kemarin sudah disampaikan oleh Pak Totok Hariyono (Komisioner Bawaslu RI), sudah disampaikan bahwa kami sedang melakukan pelantikan panwas luar negeri dan juga bimbingan teknis (bimtek)," ujar dia.

Bagja berujar bahwa jadwal Rapat Kerja Komisi II DPR RI bentrok dengan jadwal kepulangannya sehingga ia tak mungkin untuk mengejar waktu.

Apalagi, saat itu agenda pelantikan di luar negeri sudah terjadwal lebih dulu dari Rapat Kerja.

"Pada saat itu sudah berangkat. Oleh sebab itu, agak sulit untuk kemudian balik lagi kan?" kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus kesal Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja tak hadir dalam rapat kerja (raker) membahas putusan PN Jakpus soal penundaan pemilu.

Guspardi menilai, putusan penundaan pemilu bukan hanya urusan KPU.

"Saya kecewa kepada Bawaslu, apalagi ketua Bawaslunya tidak hadir. Menjadi catatan penting menurut hemat saya sebagaimana dikemukakan pimpinan tadi, persoalan putusan pengadilan itu tidaklah sesuatu yang sederhana, bukan hanya tanggung jawab KPU saja," kata Guspardi di Ruang Raker Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (15/3/2023).

Menurut dia, kepergian ke luar negeri itu bisa ditunda demi menghadiri rapat dengan Dewan.

Bahkan, kata dia, anggota Komisi II DPR juga diminta untuk menunda kepergian ke luar negeri terlebih supaya bisa menghadiri rapat ini.

"Kita sedang menghadapi sesuatu yang sangat dahsyat, apalagi isu-isu yang berkembang bahwa pemilu akan ditunda ini bukan main-main. Namun, anehnya, salah satu di antara penyelenggara itu adalah Bawaslu, ketuanya yang tidak hadir, ini ada apa?" kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/03/17/18004311/disentil-karena-tak-hadiri-rapat-dpr-ketua-bawaslu-jelaskan-alasannya-ke

Terkini Lainnya

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke