Kemenkeu Diminta Lakukan Audit Investigatif dan Forensik terhadap Jajaran Pejabat Pajak dan Bea Cukai

Menurut dia, hal itu perlu dilakukan untuk mengungkap dugaan 69 pegawai Kemenkeu yang terlibat tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Diketahui, 69 pegawai tersebut sudah dilaporkan Menko Polhukam Mahfud MD kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.

"Tentu apa yang disampaikan oleh Menko Polhukam secara hukum masih merupakan dugaan," kata Arsul saat dihubungi Kompas.com, Rabu (8/3/2023).

"Nah agar dugaan tersebut bisa dijawab apa memang benar ada praktek-praktek korupsi dan TPPU di sana, maka kami di Komisi 3 berharap agar Itjen Kemenkeu dengan dukungan PPATK, BPK atau BPKP dan KPK atau Kejaksaan Agung untuk melakukan audit investigatif dan forensik terhadap jajaran pejabat Kemenkeu khususnya yang satuan kerjanya terkait dengan penerimaan negara seperti DJP, Bea Cukai dan sebagainya," ujar dia lagi.

Arsul mengatakan, Komisi III selalu mendukung pencegahan dan penghapusan perilaku koruptif di segala lini, terlebih pemerintah.

Menurut dia, upaya-upaya pencegahan dan pemberantasan itu kini tengah dilakukan Menko Polhukam dan Menteri Keuangan.

"Setiap langkah untuk membersihkan kementerian/lembaga dari pratek-praktek koruptif perlu kita dukung bersama," kata Arsul.

Di sisi lain, Arsul Sani meminta Kemenkeu tidak bekerja sendirian mengusut kasus tersebut.

Ia mengatakan, pengusutan kasus oknum pajak yang diduga terlibat pencucian uang harus dilakukan bersama dan lintas institusi.

"Nah, saya berharap terobosan seperti ini yang dilakukan terutama oleh Menkeu," ujar Arsul.

"Mereka yang jujur dan kekayaannya diperoleh dari usaha-usaha yang sah, halal dan tidak merupakan perdagangan pengaruh atau illicit enrichment, maka mereka harus dilindungi bahkan diberikan apresiasi," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, Mahfud MD telah mengirimkan laporan dugaan pencucian uang yang dilakukan 69 pegawai Kemenkeu kepada Menkeu Sri Mulyani.

Mahfud, yang juga berstatus sebagai Ketua Tim Pengendalian TPPU, mengirimkan laporan tersebut berdasarkan data yang diperolehnya dari PPATK.

“Saya kirim lagi ke Bu Sri Mulyani, ada 69 pegawai Kemenkeu yang sudah dilaporkan oleh PPATK diduga melakukan pencucian uang. Sebanyak 69 orang dilaporkan oleh PPATK ke Menteri Keuangan pada bulan September 2019,” ujar Mahfud dalam acara bersama Kompas Gramedia di Menara Kompas, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (7/3/2023).

"Oh iya, nanti saya periksa,” kata Mahfud menirukan omongan Sri Mulyani merespons laporan tersebut.

“Transaksinya kecil-kecillah, Rp 10 juta-Rp 15 juta, tetapi bisa 50 kali,” ujar Mahfud MD.

Kemudian, Mahfud mengungkapkan bahwa Sri Mulyani berkomitmen akan menindak para pegawainya itu apabila terbukti melakukan pencucian uang.

“Nah ini kebetulan, 'Mumpung Ibu lagi nangani itu, saya kasih’,” kata Mahfud MD.