Sebut Orang yang Tak Berhak di Depo Plumpang Harus Pindah, Luhut Singgung soal Pemberian Kompensasi

Bukan malah Depo Pertamina Plumpang yang dipindah usai peristiwa kebakaran hebat di kawasan tersebut.

“Jangan dibalik-balik. Plumpang itu sudah dibuat di sana, ada daerah kosong atau buffer zone. Jangan ini (depo) yang disuruh pindah, orang yang tidak berhak di situ yang harus pindah,” ujar Luhut saat ditemui di Pushidrosal TNI AL, Jakarta Utara, Senin (6/3/2023).

“Jangan bolak-balik, kita jangan membuat berita itu. Karena nanti setiap waktu akan seperti itu. Oleh karena itu, memang harus dikaji, memberikan kompensasi atau bagaimana,” kata dia lagi.

Luhut juga menambahkan bahwa orang yang memberikan izin kepada warga agar tinggal di kawasan depo itu tidak benar.

“Yang memberikan izin itu saya kira tidak benar. Karena itu tanggung jawablah, sudah ada berapa nyawa hilang,” kata Luhut.

Sebelumnya, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengusulkan Depo Plumpang dipindah menjauhi permukiman padat penduduk.

Usulan itu muncul ketika Ma’ruf Amin bersama dengan Menteri BUMN Erick Thohir meninjau tempat kejadian kebakaran.

“Saya berharap supaya depo ini supaya lebih aman itu bisa direlokasi di pelabuhan di daerah Pelindo,” ujar Ma’ruf, Sabtu (4/3/2023), dikutip dari Kompas TV.

Diberitakan sebelumnya, kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah, Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Api dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area depo.

Sebanyak 19 orang dilaporkan meninggal dunia dan 49 luka-luka akibat kebakaran ini. Sementara, ratusan lebih dari seribu warga setempat mengungsi di sejumlah lokasi.