Salin Artikel

Saat Jokowi Ingin Masyarakat Belanjakan Uangnya demi Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menginginkan masyarakat membelanjakan uangnya demi mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Jokowi juga menginstruksikan para gubernur untuk mendorong konsumsi masyarakat, sebab saat ini bukanlah waktunya lagi untuk berhemat.

"Rumusnya justru kita mendorong masyarakat untuk belanja, bukan hemat sekarang ini, beda lagi, karena kita membutuhkan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga dan kalau bisa justru naik," kata Jokowi saat memberikan arahan dalam Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia di Balikpapan, Kamis (23/2/2023).

Jokowi menuturkan, pada 2022, ada dana masyarakat sebesar Rp 690 triliun yang tertahan di bank karena publik cenderung ingin menabung ketimbang membelanjakan uangnya.

"Ini tidak boleh, kita harus mendorong masyarakat agar belanja itu bisa sebanyak-banyaknya untuk men-trigger pertumbuhan ekonomi kita," kata dia.

Ia menyebutkan, dicabutnya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhir 2022 mesti menjadi momentum untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Dalam hal ini, kata Jokowi, gubernur mesti mendorong agar konsumsi masyarakat atau rumah tangga terjaga dan meningkat.

Salah satunya adalah dengan mempermudah izin penyelenggaraan kegiatan olahraga dan seni yang menurutnya dapat menggeliatkan kembali roda ekonomi masyarakat.

Ia mengaku telah memerintahkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar izin kegiatan seni dan olahraga dapat keluar satu bulan sebelum acara berlangsung.

Ia menuturkan, beberapa penyelenggara acara mengeluh soal lambatnya pemberian izin dari aparat, bahkan ada izin yang baru keluar 2-3 hari sebelum acara berlangsung.

"Syukur bisa dua bulan sebelumnya (izin) sudah dikeluarkan sehingga yang memiliki acara itu bisa mempromosikan acaranya dengan baik, bukan dua hari sebelumnya, enggak," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Ia menyebutkan, kegiatan-kegiatan olahraga dan kesenian juga akan mendorong masyarakat untuk mengeluarkan uangnya.

"Jangan ada yang dihambat karena menyangkut belanja masyarakat yang ditahan Rp 690 triliun tadi, biar itu keluar, dibelanjakan enggak apa-apa untuk nonton konser misalnya, nonton sepak bola, dia akan spending masyarakat itu," ujar Jokowi.

Selain itu, ia juga meminta para gubernur mendukung kegiatan wisata di daerahnya masing-masing, demi meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

"Yang berkaitan dengan wisata, wisata desa, wisata di daerah, itu juga buka, jangan lagi ada yang mengerem-ngerem masalah itu, ini juga menyangkut belanja yang nanti akan menyangkut konsumsi rumah tangga konsumsi masyarakat," kata Jokowi.

Jokowi mengatakan, pemerintah daerah mesti memperbaiki destinasi wisata yang ada di daerah dan mempromosikannya agar menarik bagi masyarakat untuk datang.

"Promosikan agar masyarakat datang ke tempat-tempat itu untuk membelanjakan uangnya, dan juga dorong UMKM juga untuk berjualan di situ agar masyarakat belanja sebanyak-banyaknya," kata mantan Wali Kota Solo itu.

Ia berharap, dengan dilonggarkannya aktivitas masyarakat, konsumsi rumah tangga yang berada di angka 4,93 persen pada 2022 dapat naik menjadi 5,4 persen pada tahun 2023.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/24/09311991/saat-jokowi-ingin-masyarakat-belanjakan-uangnya-demi-dongkrak-pertumbuhan

Terkini Lainnya

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Perolehan Suara di Jakarta, Jambi, dan Papua Pegunungan

Nasional
11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

11 Korban Banjir Lahar di Sumbar Masih Hilang, Pencarian Diperluas ke Perbatasan Riau

Nasional
Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Perindo Resmi Dukung Khofifah-Emil Dardak Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke