Salin Artikel

Elektabilitas Ganjar Teratas di Litbang "Kompas", PDI-P: Urusan Capres Sepenuhnya Kewenangan Megawati

Diketahui, Ganjar memperoleh elektabilitas teratas sebagai bakal calon presiden (capres) dibandingkan tokoh lainnya.

Menurut Said, PDI-P memandang hasil survei sebagai kepercayaan dari masyarakat yang perlu dijaga.

"PDI Perjuangan akan terus bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh rakyat. Oleh sebab itu, DPP PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi kepartaian ke bawah, memastikan struktural partai di semua tingkatan terus mengobarkan kerja kerja kerakyatan," kata Said saat dihubungi Kompas.com, Rabu (22/2/2023).

Kendati demikian, Said tak bisa memastikan PDI-P menjadikan hasil survei itu sebagai pertimbangan untuk mengusung Ganjar sebagai capres.

Ia kembali menegaskan bahwa pencapresan sepenuhnya diserahkan kepada Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Untuk urusan bakal calon presiden, hal itu sepenuhnya kewenangan Ibu Megawati Soekarnoputeri selaku Ketua Umum PDI Perjuangan yang diberikan oleh kongres partai menentukan calon presiden," ujar Said.

Oleh karena itu, Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR ini meminta semua pihak menunggu keputusan Megawati terkait pencapresan PDI-P.

Said kemudian lebih banyak menjelaskan soal langkah-langkah yang sudah dilakukan PDI-P.

Menurutnya, langkah-langkah inilah yang membuat elektabilitas PDI-P berada di atas partai politik (parpol) lainnya.

Langkah-langkah itu di antaranya, PDI-P terus mengobarkan kerja-kerja kerakyatan.

"Kami juga merapatkan barisan para petugas partai yang menjadi kepala daerah, wakil kepala daerah, anggota DPRD dan DPR semuanya bekerja mengabdikan waktu, tenaga dan pikirannya untuk rakyat," kata Said.

Selain itu, DPP PDI-P terus memantau kerja kerakyatan yang dikerjakan oleh para petugas partai.

Hasil pemantauan ini menjadi dasar penyaringan bagi bakal/calon anggota DPRD dan DPR, termasuk pertimbangan mengusung dan mendukung bagi pencalonan kepala daerah pada November 2024.

"PDI Perjuangan tidak segan-segan mencoret kader-kader yang tidak turun ke tengah-tengah rakyat sebagaimana perintah Ibu Megawati Soekarnoputeri sebagai Ketua Umum," ujarnya.

Menurut Said, DPP PDI-P sudah menggariskan bahwa program-program partai harus dijalankan sehebat-hebatnya demi nilai manfaat terhadap rakyat dan perbaikan kualitas lingkungan hidup.

"Program-program kerakyatan juga harus tercermin ke program program pemerintah daerah, terutama terhadap kepala dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan," kata Said.

Di sisi lain, DPP PDI-P juga meminta kepala daerah memastikan angka stunting turun, kemiskinan ekstrem turun, berkurangnya dampak bencana alam, partisipasi sekolah naik, layanan BPJS Kesehatan dijalankan dengan baik, program PKH berjalan baik, dan berbagai program kerakyatan lainnya.

"Itu cara kami secara kerpartaian merawat kepercayaan rakyat yang diberikan kepada PDI Perjuangan," ujar Said.

Diberitakan sebelumnya, jajak pendapat Litbang Kompas Januari 2023 menunjukkan bahwa elektabilitas capres tertinggi masih diduduki oleh Ganjar Pranowo, disusul Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan.

Dikutip dari Harian Kompas, Rabu, Ganjar berada di urutan pertama dengan tingkat elektabilitas 25,3 persen.

Angka itu meningkat 2,1 persen ketimbang survei Oktober 2022, di mana Gubernur Jawa Tengah itu memiliki tingkat elektoral 23,2 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2023/02/22/15232581/elektabilitas-ganjar-teratas-di-litbang-kompas-pdi-p-urusan-capres

Terkini Lainnya

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Laporkan Dewas ke Polisi, Nurul Ghufron Sebut Sejumlah Pegawai KPK Sudah Dimintai Keterangan

Nasional
Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Buka Forum Parlemen WWF Ke-10, Puan: Kelangkaan Air Perlebar Ketimpangan

Nasional
Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Lemhannas Kaji Dampak Meninggalnya Presiden Iran dalam Kecelakaan Helikopter

Nasional
Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Emil Dardak Sindir Batas Usia yang Halangi Anak Muda Maju saat Pemilu

Nasional
Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Masyarakat Sipil Minta DPR Batalkan Pembahasan Revisi UU TNI karena Bahayakan Demokrasi

Nasional
Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Aksi Cepat Tanggap Kementerian KP Bantu Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumbar

Nasional
Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Bertemu PBB di Bali, Jokowi Tegaskan Akar Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan

Nasional
Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Lemhannas: Transisi Kepemimpinan Jokowi ke Prabowo Relatif Mulus, Tak Akan Ada Gejolak

Nasional
Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Jokowi Sampaikan Dukacita atas Meninggalnya Presiden Iran

Nasional
Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Laporkan Dewas KPK yang Berusia Lanjut ke Bareskrim, Nurul Ghufron Tak Khawatir Dicap Negatif

Nasional
Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Bertemu Presiden Fiji di Bali, Jokowi Ajak Jaga Perdamaian di Kawasan Pasifik

Nasional
Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Saat Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet, Pembahasannya Disebut Kebetulan...

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Laporkan Dewas KPK Ke Bareskrim Polri Atas Dugaan Pencemaran Nama Baik

Nasional
Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Marinir Ungkap Alasan Tak Bawa Jenazah Lettu Eko untuk Diotopsi

Nasional
MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Tak Ada Keberatan Anwar Usman Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke