Ketika Anggota DPR Minta Penjelasan KPK soal Mekanisme OTT...

Pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK, OTT boleh dilakukan setelah pimpinan lembaga antirasuah itu mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

“Kewajiban kami menanyakan bagaimana proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan KPK?” ujar Benny dalam rapat kerja dengan KPK di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

“Kita tidak salah juga kalau menanyakan kepada pimpinan KPK tidak usah sebut siapa orangnya, sudah berapa permohonan OTT yang diajukan ke Dewas? Berapa yang dikabulkan, dan ditolak?” paparnya.

Ia mengeklaim DPR mendukung upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

Sebab berdasarkan undang-undang, KPK memiliki independensi, meskipun berdasarkan UU KPK saat ini, lembaga antirasuah itu berada di bawah rumpun eksekutif.

“Supaya tidak ada kesan, ada hal-hal yang subyektif sifatnya. Mungkin yang tadi saya sampaikan perlu dijelaskan secara terbuka dalam forum ini, tentang mekanisme, dan prosesnya,” sebut dia.

Terakhir, Benny menuturkan, bahwa Komisi III selalu meminta standar operasional prosedur (SOP) OTT yang dilakukan KPK.

Menurutnya, hal itu sah-sah saja diberikan sebagai wujud pencegahan korupsi di lingkungan anggota Dewan.

Di sisi lain, lanjut dia, KPK memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara transparan mekanisme penanganan perkaranya.

“Karena dalam penanganan perkara di KPK salah satu syaratnya, kecuali syaratnya sekarang sudah berubah, (adalah) transparansi, dan akuntabilitas,” imbuhnya.