Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Hal itu didasari dari piagam koalisi Gerindra-PKB untuk Pemilu 2024.

"Kami tidak akan mengambil keputusan penting tentang calon presiden, calon wakil presiden, yang akan diajukan oleh koalisi antara Gerindra dan PKB tanpa persetujuan Pak Muhaimin," kata Muzani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).

Muzani menyampaikan, Prabowo bersama Muhaimin hingga kini terus melakukan perhitungan soal pengusungan capres-cawapres di koalisi Gerindra-PKB.

Adapun Prabowo juga disebut memperhatikan pandangan dalam Ijtima Ulama PKB yang mendorong Muhaimin sebagai capres.

"Pak Prabowo mendengar, Pak Prabowo menyimak, dan Pak Prabowo memperhatikan pandangan Pak Muhaimin itu. Dan Pak Prabowo pasti akan mengambil hal-hal yang diperlukan untuk itu," kata Ketua Fraksi Gerindra DPR ini.

Oleh karena itu, Muzani mengatakan bahwa ke depannya, dua pimpinan partai politik itu bakal bertemu untuk membahas pengusungan capres-cawapres koalisi.

Muzani tak mengungkapkan kapan pertemuan itu akan dilakukan Prabowo dan Muhaimin.

"Jadi Pak Prabowo dan Pak Muhaimin nanti akan bertemu pada waktunya untuk memutuskan tentang nama calon presiden dan nama calon wakil presiden," ujar dia.

Partai Gerindra dan PKB telah sepakat membentuk koalisi untuk Pemilu 2024.

Belakangan, koalisi ini juga membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) yang berlokasi di Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gerindra Fadli Zon yakin capres dari koalisi Gerindra-PKB pasti dibicarakan terlebih dahulu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sebab, baik Gerindra dan PKB sama-sama merupakan koalisi pemerintahan saat ini.

"Saya kira kan itu ranah dari para ketua umum. Sudah pastilah (dibicarakan dengan Jokowi)," ujar Fadli Zon saat ditemui di kantor Sekber Gerindra-PKB, Jakarta Pusat, Senin (23/1/2023).