Wapres: Pemerintah Terus Perkecil Tingkat Korupsi

Hal ini ia sampaikan merespons pernyataan Jaksa Agung ST Burhanuddin yang menyebut tidak ada satu daerah pun di Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Saya pikir kalau pemerintah sendiri melakukan upaya-upaya terus memperkecil tingkat korupsi itu, meminimalisir dengan berbagai upaya," kata Ma'ruf dalam keterangan pers di Bandara Syamsudin Noor, Banjarmasin, Jumat (27/1/2023).

Ma'ruf menuturkan, upaya mengurangi korupsi antara lain dilakukan dengan mengadakan wilayah bebas korupsi dan zona antikorupsi di instansi-instansi pemerintah daerah.

Pemerintah juga menyiapkan mal pelayanan publik (MPP) supaya layanan pemerintah dapat diakses secara lebih cepat, murah, dan tanpa ada pungutan liar.

Di sisi lain, Ma'ruf menyebutkan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengerjakan tugas-tugasnya sesuai dengan fungsi pendidikan, pencegahan, dan penindakan.

"Tiga (fungsi) ini oleh KPK dijalankan secara simultan dan itu merupakan bagian upaya untuk menekan ya memperkecil adanya korupsi," ujar Ma'ruf.

Dalam acara rapat koordinasi inspektur daerah seluruh Indonesia pada Rabu (25/1/2023) lalu, Burhanuddin mengaku yakin tidak ada satu pun pemerintah daerah di Indonesia yang bebas dari korupsi.

"Di kabupaten masak nakal semua? Ya enggak. Walaupun saya yakin enggak ada pemda yang tidak ada korupsinya, yakin sekali. Pasti teman-teman para inspektorat merasakan itu," ujar Burhanuddin.

"Bohong kalau satu kabupaten itu enggak ada korupsinya. Benar apa enggak?" kata dia.

Menurut Burhanuddin, korupsi paling rawan terjadi ketika memasuki masa pemilihan pemimpin di daerah.

"Perangkatnya, mulai dari asisten, semua, berulah. Walaupun sekarang sudah enggak boleh. Tapi tetap saja like and dislike masih ada," kata dia.