Soal Maju Jadi Calon Waketum PSSI, Menpora: Bukan Intervensi Pemerintah

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali menyatakan, bahwa pencalonannya sebagai wakil ketua umum PSSI bukanlah bentuk intervensi terhadap organisasi tersebut.

Zainuddin menjelaskan, pemerintah dinyatakan intervensi bila ikut campur dalam jalannya organisasi maupun kegiatan kompetisi sepak bola. 

"Intervensi pemerintah itu kalau pemerintah mengatur kompetisi, pemerintah mengatur-atur segala urusan dalam organisasi, ini tidak," kata Zainuddin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (25/1/2023).

Politikus Partai Golkar itu menegaskan, pencalonannya tidak melanggar Statuta FIFA maupun aturan PSSI.

"Jadi siapa saja dibolehkan, cuma (karena) sebagai pembantu presiden, saya harus minta izin. Dan, diizinkan untuk mendaftar," ujar Zainuddin.

Ia pun menekankan bahwa dirinya belum tentu terpilih meski berstatus menteri. Hal itu karena banyak kandidat yang ikut bertarung memperebutkan kursi wakil ketua umum PSSI.

Zainuddin pun enggan berandai-andai mengenai kritik yang menganggap dirinya sebagai menpora hanya fokus mengurusi sepak bola ketimbang cabang-cabang olahraga lainnya.

"Ya itulah kalau terpilih, jadi nanti akan saya jawab lagi kalau terpilih, kalau belum kan kita bermimpi-mimpi lagi," kata dia.

Seperti diketahui, Zainuddin merupakan satu dari 20 calon wakil ketua umum PSSI yang akan bersaing dalam Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 16 Februari 2023.

Zainuddin akan bersaing dengan sejumlah nama tenar di dunia sepak bola seperti Ratu Tisha, Bambang Pamungkas, Ponaryo Astaman, dan Azrul Ananda.

Sementara, ada lima calon ketua umum PSSI yang akan bertanding, yakni La Nyalla Mattaliti, Arif Putra Wicaksono, Doni Setiabudi, Fary Djami Francis, dan Erick Thohir.