Wacana Perpanjangan Jabatan Kades yang Kental Kepentingan Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa mendapat sorotan selama sepekan terakhir. Pasalnya, sejumlah politisi di Senayan memberikan sinyal menyetujui wacana tersebut, sikap yang berbeda ketika wacana perpanjangan masa jabatan presiden muncul.

Wacana ini mengemuka ketika ribuan kades berunjuk rasa di depan Gedung DPR pada 17 Januari lalu. Mereka menuntut, ketentuan di dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa direvisi.

Pasal itu berbunyi bahwa kepala desa memegang jabatan selama enam tahun terhitung sejak dilantik, dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut.

Salah satu alasan yang dijadikan para kades itu dalam berdemo adalah masa jabatan saat ini dinilai belum efektif untuk pembangunan desa. Mereka menyebut, ada efek konflik pasca pemilihan kepala desa yang masih terjadi.

Sejumlah kades pun mengultimatum parpol bila usulan mereka ditolak.

"Kami masih menunggu apakah di tahun 2023 ini revisi Undang-Undang Desa masuk program legislasi atau tidak. Maka, kami warning parpol yang tidak memperjuangkan aspirasi ini, pada Pemilu 2024 suaranya bisa nol di desa," ujar Ketua Perkasa Kabupaten Pamekasan, Farid Afandi saat dihubungi, Sabtu (21/1/2023).

Sinyal lampu hijau parlemen

Politikus PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko mengklaim bahwa usulan perpanjangan masa jabatan kades disetujui oleh Presiden Joko Widodo. Namun, realisasi usulan itu perlu menunggu sikap parlemen.

"Jadi saya berani katakan, meski saya tak wakili kepala-kepala desa itu tapi karena saya diajak bicara, beliau setuju dengan tuntutan (masa jabatan 9 tahun) itu. Tinggal nanti dibicarakan di DPR," kata Budiman saat itu.

Anggota Komisi II dari Fraksi PKB Muhammad Toha menyatakan dirinya menerima usulan tersebut dan akan memprosesnya ke Badan Legislasi (Baleg) DPR.

"Kemarin ketika audiensi dengan Komisi II, akhirnya kami terima dan kami sudah mengajukan inisiatif ke Baleg ya," kata Toha.

Hal senada disampaikan Ketua DPP PDI Perjuangan Said Abdullah, di mana pihaknya bakal mendorong revisi ketentuan yang mengatur masa jabatan kades.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh kepada para kepala desa untuk menyampaikan aspirasinya merevisi secara terbatas UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa," ujar Said dalam keterangannya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta para kades tidak mengarahkan tuntutannya kepada DPR. Sufmi Dasco meminta mereka melakukan lobi ke eksekutif.

Alasannya, revisi sebuah undang-undang idealnya dilakukan bersama-sama antara eksekutif dan legislatif.

Di sisi lain, Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan berdiskusi dengan pemerintah pusat terkait usulan perpanjangan masa jabatan kades.

Puan menyatakan, pihaknya belum bisa memutuskan mendukung atau tidak. Akan tetapi Puan sepakat bahwa harus ada solusi dari tuntutan itu.

"Kami nantinya akan berdialog, berdiskusi, dan berbicara dengan pemerintah bagaimana jalan tengah atau jalan keluarnya. Apa yang menjadi aspirasi dari para kades ini bisa mendapatkan solusinya," ujar Puan saat ditemui di Gedung DPR, Kamis (19/1/2023).

Puan pun menyinggung bahwa usulan itu kemungkinan disetujui oleh Presiden Jokowi. Informasi itu ia dapat dari koleganya di PDI-P, yakni Budiman Sudjatmiko.

Sarat kepentingan politik

Wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai sarat kepentingan politik menjelang Pemilu 2024. 

Ketua Majelis Pertimbangan Organisasi (MPO) Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Asri Anas mengatakan, partai politik menyadari jika mereka mendapatkan dukungan dari kades di Jawa Timur atau Jawa Tengah, mereka mengamankan 50 persen warga desa setempat.

“Kalau dia dapat dukungannya enggak usah jauh-jauh lah, satu provinsi saja Jatim (atau) Jateng dari kepala desa saya yakin dia dapat minimal 50 persen suara di desa,” tutur Anas saat dihubungi, Minggu (22/1/2023).

Oleh karena itu, parpol gencar mendekati kades dengan iming-iming penambahan masa jabatan semacam itu. Padahal, selama 8 tahun terakhir Apdesi telah memperjuangkan kenaikan gaji kades, dana operasional, dan pembayaran gaji yang tidak dicairkan tiga bulan sekali.

Namun, selama kurun waktu tersebut, tidak ada satupun partai politik yang merespons mereka. Pemerintah juga sama sekali tidak pernah menyinggung perpanjangan masa jabatan kades.

Apdesi mengaku tidak mempersoalkan para kades, bahkan anggotanya, ikut menuntut perpanjangan masa jabatan mereka. Sebab, persoalan tersebut merupakan tawaran dari partai politik.

Karena itu, kata Anas, pihaknya juga memahami kades di sejumlah daerah yang mengancam suara parpol akan anjlok pada pemilu mendatang jika ‘godaan’ itu tidak direalisasikan.

“Kalau enggak masuk Prolegnas tunggu saja kampanye selanjutnya kepala desa kan, ‘jangan pilih parpol yang buat janji palsu’, itu akan begitu nanti kampanyenya,” tutur Anas.

“Kalau teman-teman dari Madura, Maluku, Sulawesi itu lebih kejam, tenggelamkan parpol itu di 2024,” tambahnya.