Dituntut Seumur Hidup, Ferdy Sambo Diberi Kesempatan Ungkap Bukti Tambahan Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang memimpin persidangan kasus dugaan pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) memberikan waktu bagi Ferdy Sambo dan kuasa hukumnya buat menyampaikan sejumlah bukti dan nota pembelaan (pleidoi) dalam sidang lanjutan pekan depan.

Hakim Wahyu memberikan kesempatan itu kepada Sambo dan tim kuasa hukumnya setelah mendengarkan tuntutan dari jaksa penuntut umum dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023).

"Kami minta diberikan waktu untuk menyampaikan pleidoi pribadi dari terdakwa maupun pleidoi penasihat hukum," kata kuasa hukum Ferdy Sambo, Arman Hanis, usai mendengarkan pembacaan tuntutan.

Hakim Wahyu mengatakan, dia memberikan waktu 1 pekan kepada Sambo dan tim penasihat hukum untuk menyusun nota pembelaan dan menjelaskan bukti-bukti tambahan dalam persidangan lanjutan yang direncanakan pada Selasa (24/1/2023) pekan depan.

"Maka untuk pagi hari kami memberikan waktu yang penuh sampai dengan sore kepada penasihat hukum, karena kemarin kan kami memberikan waktu dalam hal ini mau mengajukan bukti," kata Hakim Wahyu.

"Kami memberikan kesempatan kepada penasihat hukum sebagaimana kami janjikan dalam persidangan terdahulu bahwa kita memberikan waktu yang cukup kepada penasihat hukum dalam hal pembelaan dan pembuktian," ujar Hakim Wahyu.

Arman pun sepakat dengan usulan Hakim Wahyu. Setelah itu, Hakim Wahyu meminta kesediaan jaksa penuntut umum untuk memulai sidang lanjutan pada Selasa pekan depan mulai pukul 09.00 WIB.

"Saudara penuntut umum kita mulai jam 09.00 WIB tepat. Saudara penasihat hukum kita mulai pukul 09.00 WIB tepat sehingga saudara bisa memaksimalkan dalam hal pembelaan dan pengajuan bukti," ucap Hakim Wahyu.

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan penjara seumur hidup kepada Ferdy Sambo dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua.

Selain itu, dalam tuntutan itu jaksa juga menganggap Ferdy Sambo terbukti melanggar dakwaan kedua pertama primer yakni Pasal 49 juncto Pasal 33 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Jaksa juga memaparkan sejumlah hal yang memberatkan bagi Ferdy Sambo dalam tuntutan.

Pertama, perbuatan Ferdy Sambo mengakibatkan hilangnya nyawa Yosua dan duka yang mendalam bagi keluarganya.

Kedua, Ferdy Sambo berbelit dan tidak mengakui perbuatan dalam memberikan keterangan di persidangan.

Ketiga, perbuatan Ferdy Sambo menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat.

Keempat, perbuatan Ferdy Sambo tidak sepantasnya dilakukan sebagai aparat penegak hukum dan petinggi Polri.

Kelima, perbuatan Ferdy Sambo telah mencoreng insitusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional.

Keenam, perbuatan Ferdy Sambo telah menyebabkan banyak anggota Polri lainnya turut terlibat.

"Hal-hal meringankan tidak ada," kata jaksa.