Hari Ini, Kubu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi Hadirkan Ahli Pidana Unhas Said Karim

Berdasarkan agenda sidang yang dimuat dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, kubu Sambo dan Putri dijadwalkan menghadirkan saksi a de charge atau saksi yang menguntungkan untuk keduanya.

Tim Penasihat Hukum Putri Candrawathi, Febri Diansyah mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghadirkan ahli pidana dari Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Said Karim.

"Kami masih menghadirkan ahli pidana, Said Karim dari Unhas," ujar Febri saat dikonformasi, Senin (2/1/2023) malam.

Dalam sidang sebelumnya, Selasa (27/12/2022), ahli pidana dari Universitas Andalas Prof. Dr. Elwi Danil, S.H., M.H dihadirkan kubu Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi sebagai ahli meringankan.

Sebelumnya, kubu kedua terdakwa itu juga telah menghadirkan ahli pidana materiil dan formal dari Universitas Islam Indonesia (UII) Dr. Mahrus Ali, SH, MH pada Kamis (22/12/2022).

Terkait kasus ini, Ferdy Sambo dan Putri Candrawathi didakwa melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir J bersama Richard Eliezer atau Bharada E, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf.

Peristiwa pembunuhan disebut terjadi lantaran adanya cerita sepihak dari istri Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, yang mengaku dilecehkan Brigadir J di Magelang pada 7 Juli 2022.

Ferdy Sambo kemudian marah dan merencanakan pembunuhan terhadap Brigadir J yang melibatkan Richard, Ricky, dan Kuat di rumah dinasnya di Kompleks Polri, Duren Tiga, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022.

Atas perbuatannya, Ferdy Sambo, Putri Candrawathi, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Kuat Ma'ruf didakwa melanggar Pasal 340 KUHP subsider Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 56 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Kelimanya terancam pidana maksimal hukuman mati, penjara seumur hidup atau selama-lamanya 20 tahun.

Khusus untuk Ferdy Sambo, jaksa juga mendakwanya terlibat obstruction of justice atau perintangan proses penyidikan pengusutan kasus kematian Brigadir J.

Eks perwira tinggi dengan pangkat Inspektur Jenderal (Irjen) Polisi itu dijerat dengan Pasal 49 jo Pasal 33 subsider Pasal 48 Ayat (1) jo Pasal 32 Ayat (1) UU ITE Nomor 19 Tahun 2016 dan/atau Pasal 233 KUHP subsider Pasal 221 Ayat (1) ke 2 jo Pasal 55 KUHP.