Enggan Temui PDI-P dan Presiden soal Isu "Reshuffle", Nasdem: Kami Tidak dalam Posisi Berbeda dengan Pemerintah

Hal tersebut disampaikan menanggapi adanya permintaan dua elite PDI-P agar Jokowi mengevaluasi dua menteri Nasdem terkait isu reshuffle awal tahun 2023.

Ahmad Ali mengaku Nasdem tak akan menemui PDI-P dan Jokowi untuk menyelesaikan isu tersebut.

"Bagi Nasdem, bahwa hari ini kami tidak dalam posisi berbeda dengan pemerintah ya," kata Ahmad Ali saat dihubungi Kompas.com, Senin (2/1/2023).

"Kami tidak sedang berbeda dengan pemerintah, karena memang itu komitmen Partai Nasdem ketika 2019, kita berhimpun dulu di 2014, Nasdem dengan PDI-P pendukung Pak Jokowi," ujarnya lagi.

Ali mengeklaim bahwa hubungan Nasdem dan Presiden Jokowi juga tidak memiliki masalah.

Komunikasi dengan Jokowi disebut terus dilakukan sebagai partai pendukung pemerintahan.

"Jadi, komunikasi berjalan baik dan Nasdem dalam posisi koalisi pemerintah saat ini. Saya pikir termasuk salah satu partai yang sangat konsisten mendukung kebijakan presiden seperti komitmen awal," kata Ali.

Oleh karenanya, Ali menegaskan bahwa Nasdem bukan "penumpang gelap" yang bergabung pemerintahan di tengah jalan.

"Kami ini sama besarnya andilnya dengan PDI-P katakan seperti itu. Karena kami bagian dari koalisi yang sejak awal," ujar Ali.

Sebelumnya diberitakan, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyinggung pernyataan Ketua DPP PDI-P Djarot Saiful Hidayat yang meminta agar dua menteri dari Nasdem, yakni Syahrul Yasin Limpo dan Siti Nurbaya Bakar, dievaluasi.

"Kalau kita melihat misalnya apa yang disampaikan oleh Menteri Pertanian pada tanggal 22 Agustus 2022, beliau menyampaikan bahwa Indonesia akan mengekspor beras ke China. Tetapi, kemudian ternyata faktanya jauh dari apa yang disampaikan. Kemudian, kita harus mengimpor beras," ujar Hasto dalam jumpa pers virtual, Jumat (30/12/2022).

Kemudian, Hasto mengatakan, PDI-P meminta agar semua menteri bekerja keras mengingat tahun 2024 masa kepemimpinan Jokowi akan habis.

Oleh karena itu, Hasto mengingatkan, jika ada menteri yang terkena reshuffle maka jangan dikaitkan dengan urusan politik.