Salin Artikel

Catatan Satgassus Polri Terkait Pencegahan Korupsi di Sektor Ekspor-Impor

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri memberi beberapa catatan terkait pencegahan rasuah di sektor ekspor-impor Tanah Air.

Wakil Kepala Satgassus Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Polri Novel Baswedan mengungkapkan, masih ada celah penyimpangan dan sejumlah persoalan pada jalur importasi.

“Masih adanya importir yang bekerja sama dengan oknum untuk melakukan pelanggaran importasi,” ujar Novel dalam keterangan tertulisnya soal laporan kinerja 2022, Sabtu (31/12/2022).

Ia pun mengatakan temuan Satgassus menunjukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belum optimal dalam melakukan pengawasan internal.

Selain itu, ada pihak-pihak tertentu yang mencoba mempengaruhi kinerja petugas pemeriksa importasi.

“Ditemukan adanya intervensi dari pihak lain yang dapat mempengaruhi independensi dan integritas petugas,” ungkapnya.

Tak hanya itu, lanjut Novel, ditemukan juga praktik pinjam bendera dalam kegiatan impor, serta kurangnya sinergi antar stakeholder kegiatan ekspor - impor.

Novel menuturkan, dalam kegiatan bersama Itjen Kementerian Keuangan di Cikarang Dry Port, ditemukan pelanggaran impor yang dilakukan oleh dua importir.

“Berupa pemasukan barang tidak sesuai dokumen, antara lain motor besar, sepeda premium, barang mewah, dan barang lainnya yang masuk dalam daftar larangan dan pembatasan,” papar dia.

“Sehingga dilakukan pencegahan dan nota pembetulan nilai total sebesar Rp 2.425.315.000,” pungkasnya.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/01/12502571/catatan-satgassus-polri-terkait-pencegahan-korupsi-di-sektor-ekspor-impor

Terkini Lainnya

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke