PPATK Ikut Telusuri Aliran Dana AKBP Bambang Kayun di Kasus Suap dan Gratifikasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah melakukan koordinasi untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri aliran dana terkait dugaan suap dan gratifikasi yang dilakukan AKBP Bambang Kayun Bagus PS.

Adapun KPK sebelumnya telah menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi dalam perkara perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

"Ya sudah koordinasi. Sudah kami koordinasi sejak lama," ujar Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi, Jumat (25/11/2022).

Ivan mengatakan pihaknya telah menelusuri seluruh aliran dana yang berkaitan dengan AKBP Bambang Kayun tersebut.

Namun, Ivan belum mau membeberkan hasil analisa penelusuran tersebut ke publik. Ia hanya menegaskan bahwa hasil analisa sudah diserahkan ke KPK.

"Semua sudah kami serahkan ke KPK," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo juga mengungkapkan kasus suap dan gratifikasi AKBP Bambang Kayun kini sedang dalam proses pelimpahan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dedi mengatakan kasus tersebut sebelumnya pernah ditangani Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

“(Direktorat) Tipidkor juga sedang tangani kasusnya. Perkembangan akhir antara Tipidkor dan KPK sedang kordinasi hingga saat ini dalam rangka pelimpahan penanganannya,” ucap Dedi saat dihubungi, Rabu (23/11/2022).

Dedi mengatakan pelimpahan itu dilakukan dalam rangka transparansi di dalam proses penyidikan.

Diketahui, Bambang Kayun juga tengah menggugat KPK karena ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap gratifikasi.

Penetapan tersangka itu tertuang dalam Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022.

Dalam petitumnya, Bambang Kayun meminta Majelis Hakim PN Jaksel menyatakan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) Nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/ 11/2022 tanggal 2 November 2022 tidak sah dan tidak berdasar hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.

Tidak hanya itu, Bambang Kayun juga meminta PN Jaksel menyatakan penyidikan yang dilakukan KPK terhadap dirinya tidak sah dan tidak berdasar hukum.

Karena itu, semua keputusan dan atau penetapan oleh KPK tidak berkekuatan mengikat di antaranya adalah pemblokiran seluruh rekeningnya, termasuk rekening BRI nomor 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.