Salin Artikel

Soal Elektabilitas Tinggi, Ganjar: Enggak Apa-apa, Saya Kerja Dulu

Menurut Ganjar Pranowo, ia masih akan bekerja dulu sebagai Gubernur Jawa Tengah.

"Ya enggak apa-apa. Wong itu survei, tugas saya kerja dulu di Jawa Tengah," ujar Ganjar usai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (7/11/2022).

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga memberikan tanggapan soal kriteria calon presiden (capres) 2024 yang disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Menurut Ganjar, semua capres mendatang harus bisa meneruskan kinerja Presiden Jokowi.

"Semua orang juga harus bisa meneruskan (kerja Presiden). Kalau yang kurang baik tidak diteruskan, yang baik digenjot," ujarnya.

Ganjar mengatakan, kinerja Jokowi dalam membangun infrastruktur sudah baik.

Namun, untuk membangun sumber daya manusia (SDM), pendidikan dan gerakan antikorupsi mesti digencarkan.

"Infrastruktur kan sudah bagus. Soal SDM, pendidikan, antikorupsi sekarang mesti gencarkan," katanya.

Ganjar lantas membantah pertemuannya dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, juga membahas pilpres 2024.

Ia juga enggan berkomentar soal kemungkinannya maju sebagai capres.

"Enggak (tidak membahas pilpres)," ujar Ganjar kepada wartawan usai pertemuan.

Ganjar kemudian menyinggung soal situasi ekonomi yang sulit saat ditanya lebih lanjut soal pilpres.

"Alah ekonomi lagi kayak gini sulitnya kok," katanya berusaha menghindar.

Politisi PDI-P itu mengungkapkan, hanya melaporkan kondisi daerah saat bertemu Presiden Jokowi.

Namun, Presiden sempat menitipkan sejumlah pesan kepada Ganjar.

"Dengan Pak Presiden melapor saja. Rutin-rutin ya. Soal inflasi gitu ya. Terus, bencana. Kami sampaikan kondisi terakhir. Beliau concern juga sih menitip soal kondisi cuaca yang kurang bagus, kaitannya dengan kondisi pangan gitu," ujar Ganjar.

Selain itu, Presiden Jokowi disebut menitipkan pesan soal pengendalian inflasi di Jawa Tengah.

Presiden, kata Ganjar, meminta kepala daerah bersiap karena kondisi perekonomian pada 2023 diprediksi tidak terlalu baik.

"Ya kepala daerah mesti kontribusilah bagaimana men-setup segala sesuatunya agar punya daya dukung yang bagus. Kalau kontribusi di daerah bagus, kan nasional jadi bagus. Itu aja sebenarnya," katanya.

Salah satunya berdasarkan hasil survei dari Lembaga Survei Indekstat Indonesia yang dirilis pada Minggu (6/11/2022).

Hasilnya, Ganjar Pranowo unggul jika diadu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

"Elektabilitas Ganjar berada di angka 35,5 persen," ujar Deputi Direktur Eksekutif Indekstat Rikola Fedri dalam jumpa pers di Jakarta Pusat, Minggu.

"Prabowo di posisi kedua dengan elektabilitas 28,2 persen. Dan Anies di posisi ketiga dengan elektabilitas 24,7 persen," katanya lagi.

Namun, Rikola mengungkapkan, tidak ada dari ketiga nama itu yang berhasil mencapai angka 50 persen.

Oleh karenanya, Rikola menduga Pilpres 2024 akan dilakukan dua putaran jika kompetisi dimulai hari ini.

"Nah, dengan angka ini, kita menduga tidak ada yang sampai 50 persen. Jadi kemungkinan akan ada 2 putaran kalau sekarang dilakukan," katanya.

Survei yang berlangsung 24 September-7 Oktober itu meminta responden memilih empat capres dengan elektabilitas tertinggi, yakni Ganjar, Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ridwan Kamil.

Peneliti Litbang Kompas Reza Felix Citra menjelaskan simulasi dilakukan dalam tiga tahap.

Hasilnya menunjukan Ganjar memiliki tingkat elektoral terbanyak dengan 33,6 persen. Prabowo di urutan kedua yang meraih 27,3 persen.

Kemudian, Anies ada di urutan ketiga dengan tingkat elektoral 25,6 persen, disusul Ridwan Kamil yang menerima 13,5 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/07/18083821/soal-elektabilitas-tinggi-ganjar-enggak-apa-apa-saya-kerja-dulu

Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke