Salin Artikel

Pengamat Nilai PDI-P Berpeluang Bergabung dengan Koalisi Gerindra-PKB

Ia memaparkan sejumlah alasan peluang PDI-P bergabung dengan koalisi tersebut.

Pertama, PDI-P dan Partai Gerindra saling memberi keuntungan elektoral.

“Sebab selaku calon presiden (capres) Prabowo memiliki basis elektoral yang cukup terjaga meskipun elektabilitas Gerindra belum mampu melampaui PDI-P,” kata Umam pada Kompas.com, Jumat (4/11/2022).

Sementara itu, Umam memandang PDI-P tetap menjadi partai dengan mesin politik paling kuat untuk menghadapi Pemilu 2024.

Dengan tambahan konstituen dari PKB, Umam menilai ketiga partai politik (parpol) itu jadi punya kekuatan dan basis konstituen yang mumpuni.

“Dua kekuatan itu bisa bersimbiosis hingga melahirkan mesin politik yang prima, terlebih jika PKB bersedia bertahan di koalisi untuk mengonsolidasikan dukungan basis pemilih nahdliyin,” paparnya.

Alasan kedua, PDI-P mencari pilihan lain untuk mengikuti Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena Ganjar Pranowo belum cukup mendapatkan dukungan kader elite partai berlambang banteng itu.

Pasalnya, meski punya elektabilitas sebagai capres yang tinggi, lanjut Umam, Ganjar dipandang terlalu terburu-buru dan berlebihan menunjukan keinginannya untuk menjadi capres.

Ia menduga, situasi itu menjadi pertimbangan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri untuk tidak memberi tiket capres pada Ganjar.

“Megawati tentu berpikir ulang jika belum memegang kekuasaan ia sudah offside berkali-kali, maka saat kekuasaan ia pegang, ia bisa berlari meninggalkan mekanisme kontrol yang dijalankan di internal partai,” tutur dia.

Alasan ketiga, lanjut Umam, Megawati punya perjanjian Batu Tulis dengan Prabowo pada 2009 yang belum ditepati.

Salah satu poin perjanjian itu adalah, pada Pemilu 2014 Megawati bakal mendukung pencapresan Prabowo. Namun, janji itu belum tuntas karena saat itu PDI-P mengusung pasangan calon (paslon) Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Bagi seorang politisi senior sekelas Megawati, trust dan komitmen lebih utama ketimbang pragmatisme. Ibarat Sabdo Pandito Ratu, pantang baginya untuk mengkhianati janji,” imbuhnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani meyakini bakal ada dua parpol dari Parlemen yang bergabung bersama koalisi Gerindra-PKB.

Ia mengatakan, dua parpol calon mitra koalisi itu punya kesamaan visi-misi dengan Partai Gerindra.

"Insya Allah sudah ada mulai pembicaraan. Warna-warna sudah mulai kelihatan, tapi warna-warna itu gelap lagi, kadang-kadang terang lagi, kira-kira seperti itu," ungkap Muzani ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (2/11/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/11/04/15314491/pengamat-nilai-pdi-p-berpeluang-bergabung-dengan-koalisi-gerindra-pkb

Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke