JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Muhammad Kholid mengatakan PKS tidak memiliki syarat calon wakil presiden (cawapres) yang akan diusung harus berasal dari nonpartai politik (parpol).
Hal tersebut berbeda dengan pandangan Nasdem yang menginginkan cawapres bukan berasal dari kader Nasdem, Demokrat, maupun PKS.
"Kalau PKS tidak mensyaratkan parpol atau nonparpol, enggak. Jadi bisa parpol, bisa juga dari nonparpol," ujar Kholid saat ditemui di Hotel Amaris, Jakarta Pusat, Minggu (23/10/2022).
Kholid mempersilakan Nasdem yang ingin sosok cawapres bukan dari kader partai.
Namun, dia menegaskan, PKS tetap tidak akan mensyaratkan itu. Kholid memandang syarat tersebut sebagai harapan Nasdem sendiri.
"Karena tidak adil buat parpol yang punya kader yang bagus, yang berkualitas, tiba-tiba disyaratkan enggak boleh maju sebagai cawapres. Enggak adil dong," tuturnya.
Namun, jika ditanya siapa cawapres yang akan mereka usulkan di koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, maka PKS akan menyetor nama Wakil Ketua Majelis Syura PKS Ahmad Heryawan.
Nama tersebut akan diusulkan untuk disimulasikan dengan usulan dari Demokrat dan Nasdem.
"Nanti kita simulasikan mana yang paling bagus kapasitas untuk menangnya, kapasitas untuk mengelola pemerintahannya, kapasitas untuk menyatukan tim ini sebagai suatu kesatuan yang solid, menyatukan bangsa Indonesia biar enggak ada polarisasi," imbuh Kholid.
Adapun untuk capres yang akan diusulkan di koalisi Nasdem-Demokrat-PKS, kata Kholid, saat ini di internal PKS, nama Anies Baswedan yang paling kuat probabilitasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali berpandangan, sosok calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampingi Anies Baswedan selaku calon presiden (capres) hendaknya berasal dari luar bakal koalisi Nasdem-Demokrat-PKS.
Namun, Ali menegaskan bahwa Nasdem tetap menghormati mekanisme di internal PKS dan Demokrat.
"Partai Nasdem juga memiliki pandangan bahwa sebaiknya kita ambil (cawapres) dari luar partai koalisi," kata Ali saat dihubungi, Selasa (18/10/2022).
Alasannya, kata Ali, jika partai mendorong tokoh sendiri dari internal untuk menjadi cawapres, langkah ini berisiko merugikan koalisi yang dibangun.
"Kalau kemudian, tiga partai, calon wapres satu. Umpamanya partai A, partai B bagaimana Enggak dapat apa-apa kan?" kata Ali.
Atas hal tersebut, Nasdem tidak ingin hak politik mengusung capres maupun cawapres hanya terpaku pada kader internal masing-masing partai.
Menurut dia, tentu partai perlu melihat sosok lain di luar partai yang berpotensi diusung sebagai capres maupun cawapres.
"Artinya apa, kita ingin mengatakan tidak selamanya kader partai politik seperti dikatakan ketua-ketua umum partai yang berhak maju sebagai presiden itu harus dari politik kan," kata dia.
"Padahal di sisi lain banyak ada profesi di masyarakat di luar partai politik yang tidak kalah hebat integritas diri mereka," ujar Ali.
Nasdem, kata Ali, ingin memfasilitasi sosok-sosok tersebut untuk meraih mimpinya menjadi pemimpin bangsa.
Khususnya, Nasdem menyoroti peran generasi muda yang berhak bermimpi sebagai capres ataupun cawapres.
"Itu Nasdem memfasilitasi itu. Contohnya siapa, Anies Baswedan. Contohnya siapa, Ridwan Kamil, kemudian Khofifah, Ganjar. Kita beri rekomendasi untuk itu," ujar eks Ketua Fraksi Nasdem DPR itu.
https://nasional.kompas.com/read/2022/10/23/18444701/nasdem-usul-cawapres-anies-dari-luas-koalisi-pks-tidak-adil-buat-parpol-yang