Salin Artikel

Mengingat Lagi Janji Kapolri Mengusut "Konsorsium 303" dan Komitmen Bersih-bersih Internal

JAKARTA, KOMPAS.com - Desakan supaya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo fokus untuk membongkar kelompok "Konsorsium 303" yang disebut-sebut melibatkan sejumlah polisi dalam kegiatan ilegal seperti judi online hingga tambang gelap terus disampaikan.

Isu tentang keberadaan "Konsorsium 303" muncul seiring dengan terbongkarnya peran Mantan Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan (Kadiv Propam) Polri, Ferdy Sambo, dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J.

Bahkan sempat beredar sejumlah diagram yang menggambarkan dugaan keterlibatan sejumlah perwira polisi, termasuk Ferdy Sambo, dan sejumlah pengusaha dalam kelompok itu.

Beberapa waktu lalu Sigit pernah menyatakan sudah meminta supaya dugaan keberadaan kelompok "Konsorsium 303" dan para polisi yang disebut-sebut terlibat diusut.

“Saya sudah minta usut sampai ke atas, begitu didapatkan nama, red notice atau cekal. Kemudian, dari situ kita ungkap apakah ada anggota yang terlibat atau tidak,” kata Listyo Sigit dalam program Satu Meja Kompas TV, Rabu (7/9/2022) malam.

“Tapi paling tidak, saya tidak ragu-ragu, itu sudah saya minta untuk betul-betul bisa diungkap,” ujarnya melanjutkan.

Namun, Listyo Sigit menegaskan, pihaknya akan bekerja sesuai fakta berdasarkan scientific crime investigation dalam proses pengungkapan grafik itu.

“Tapi terkait adanya konsorsium atau tidak kan kita bicara scientific crime, ya tentunya saya berjalan dari pembuktian ya,” kata Listyo Sigit.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso bahkan meminta Sigit untuk membentuk tim khusus untuk membongkar sepak terjang kelompok itu.

“Menurut saya Kapolri harus membentuk tim khusus. Tidak cukup hanya (Divpropam yang usut). Ini bisa mati suri kalau begini,” kata Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso dalam program Aiman di Kompas TV, Senin (26/9/2022) malam.

Dia berharap Sigit benar-benar menunaikan janjinya untuk melakukan pembersihan internal dan memperbaiki citra Polri.

Sebab menurut Bambang, jika Sigit tidak melakukan penyelidikan khusus terhadap dugaan sepak terjang "Konsorsium 303" secara bersamaan dengan kasus Brigadir J, maka dikhawatirkan hal itu hanya sebagai taktik untuk mengulur waktu dan membiarkan masyarakat lupa seiring waktu.

"Kerja kepolisian tentunya tidak dilakukan secara parsial, tetapi simultan. Penuntasan kasus pidana umum 338-340 oleh Dirpidum tentunya tak bisa dijadikan alasan direktorat-direktorat lain di Bareskrim, Divpropam maupun Irwasum untuk tak mengusut dugaan konsorsium judi dan mafia tambang yang sudah beredar di masyarakat," kata Bambang saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/9/2022).

Menurut Bambang Polri memang harus berupaya lebih keras jika memang ingin benar-benar mengembalikan marwah lembaga di tengah gelombang berita miring tentang mereka.

Hal itu, kata Bambang, bisa dilakukan oleh Sigit dengan segera menyelidiki "Konsorsium 303".

Apalagi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah menyampaikan tentang adanya transaksi janggal sebesar Rp 155 triliun yang diduga terkait judi online. Bahkan menurut PPATK, dari sejumlah transaksi mencurigakan itu diduga ada aliran dana kepada sejumlah polisi.

"Tentu bukan sesuatu yang bisa diabaikan oleh Polri, bahkan oleh KPK," ucap Bambang.

Bambang menekankan, Sigit tidak bisa lagi mengesampingkan laporan PPATK tentang aliran dana kepada sejumlah polisi dari transaksi mencurigakan terkait judi online.

Dia mengatakan, jika Sigit memang ingin menjadikan kemelut saat ini sebagai momentum melakukan pembersihan internal dengan memerintahkan anak buahnya menangkap atau menyidik dugaan kegiatan ilegal itu maka itu merupakan hal yang patut diacungi jempol.

Akan tetapi, kata Bambang, jika yang terjadi justru sebaliknya maka dia pesimis Polri bisa mengembalikan simpati masyarakat.

"Kalau tidak dilakukan pengungkapan secara simultan, sepertinya publik akan makin sulit untuk percaya kembali pada polisi dibawah pimpinan Kapolri Listyo Sigit ini," ucap Bambang.

(Penulis: Rahel Narda Chaterine | Editor: Novianti Setuningsih)

https://nasional.kompas.com/read/2022/09/28/06080011/mengingat-lagi-janji-kapolri-mengusut-konsorsium-303-dan-komitmen-bersih

Terkini Lainnya

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Tak Setuju Istilah Presidential Club, Prabowo: Enggak Usah Bikin Club, Minum Kopi Saja

Nasional
1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

1.168 Narapidana Buddha Terima Remisi Khusus Waisak 2024

Nasional
Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Menteri AHY Usulkan Pembentukan Badan Air Nasional pada WWF 2024

Nasional
Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Hormati Jika PDI-P Pilih di Luar Pemerintahan, Prabowo: Kita Tetap Bersahabat

Nasional
Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Setiap Hari, 100-an Jemaah Haji Tersasar di Madinah

Nasional
PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

PDI-P Sebut Anies Belum Bangun Komunikasi Terkait Pilkada Jakarta

Nasional
KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

KPK: Ada Upaya Perintangan Penyidikan dalam Kasus TPPU SYL

Nasional
Prabowo Koreksi Istilah 'Makan Siang Gratis': Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Prabowo Koreksi Istilah "Makan Siang Gratis": Yang Tepat, Makan Bergizi Gratis untuk Anak-anak

Nasional
Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Giliran Cucu SYL Disebut Turut Menikmati Fasilitas dari Kementan

Nasional
Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Kinerja dan Reputasi Positif, Antam Masuk 20 Top Companies to Watch 2024

Nasional
KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

KPK Sita 1 Mobil Pajero Milik SYL yang Disembunyikan di Lahan Kosong di Makassar

Nasional
Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Tak Setuju Kenaikan UKT, Prabowo: Kalau Bisa Biaya Kuliah Gratis!

Nasional
Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Lantik Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Menaker Minta Percepat Pelaksanaan Program Kegiatan

Nasional
Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Akbar Faizal Sebut Jokowi Memberangus Fondasi Demokrasi jika Setujui RUU Penyiaran

Nasional
Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Tidak Euforia Berlebihan Setelah Menang Pilpres, Prabowo: Karena yang Paling Berat Jalankan Mandat Rakyat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke