Salin Artikel

Politikus Golkar dan PDI-P Minta Masyarakat Jangan Menghakimi Parpol

Wakil Ketua Umum Golkar, Nurul Arifin misalnya, kaget lantaran banyak warga yang menuding bahwa parpol gagal total, tidak efektif, pemborosan, korupsi, nepotisme, hingga gombal.

Dia pun meminta masyarakat maupun aktivis untuk bergabung terlebih dahulu dengan parpol sebelum melayangkan hujatan.

Adapun tanggapan buruk soal parpol ini ditulis para peserta (participant) dalam diskusi publik melalui link Slido yang telah disediakan. Peserta diminta mengetikkan satu kata yang menggambarkan kondisi partai politik di Indonesia saat ini.

Dari sekian banyak tanggapan yang masuk, kata yang paling banyak muncul adalah korupsi, gagal total, tidak efektif, pemborosan, korupsi, nepotisme, hingga gombal.

"Tadi saya agak kaget dan terus terang jangan men-judge dulu parpol. Mungkin baiknya masuk dulu partai politik, baru kita bisa tahu sebenarnya perjuangan kita itu seperti apa," kata Nurul dalam diskusi publik persiapan Pemilu 2024 dengan tajuk program ‘Election Talk Series', Kamis (25/8/2022).

Nurul lantas mempertanyakan kenapa masyarakat menuding parpol gagal total dan tidak efektif.

Sedangkan menurutnya, partai politik adalah salah satu prasyarat sistem demokrasi. Tanpa partai politik, kata Nurul, mustahil sistem demokrasi akan berjalan baik.

"Yang membuat saya kaget itu gagal totalnya. Gagal totalnya itu di mana? Judge itu harus ada alasan, kemudian harus seperti apa. Kemudian enggak efektif, enggak efektifnya itu seperti apa?," tanya Nurul.

Senada, politisi PDI Perjuangan Diah Pitaloka juga mengaku kaget dengan tanggapan masyarakat yang menyatakan kehadiran partai politik tidak memiliki sisi positif.

"Tadi mikir juga kok imajinasi tentang partai politik enggak ada yang positif. Gawat juga nih, kalau pemilu soalnya yang ikut pemilu parpol semua," tuturnya.

Kendati begitu, dia berharap semangat untuk partai politik tetap ada, mengingat parpol adalah bagian dari demokrasi.

Dia pun paham, masyarakat memiliki harapan tinggi kepada parpol lantaran banyaknya kekecewaan.

"Saya berharap semangatnya tetap ada, bagaimana kita memperjuangkan (demokrasi) karena esensinya juga lahir dari sebuah perjuangan dan partai politik. Parpol memang sebuah instrumen dalam demokrasi untuk salah satunya kita menyelenggarakan pemilu," sebut Diah.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/25/19280071/politikus-golkar-dan-pdi-p-minta-masyarakat-jangan-menghakimi-parpol

Terkini Lainnya

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke