Tiga Pimpinan Majelis PPP Dorong Suharso Monoarfa Mundur, DPP Kedepankan Dialog

JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga pimpinan majelis DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mendorong Suharso Monoarfa agar mundur dari kursi Ketua Umum (Ketum) PPP buntut pernyataannya soal "amplop" kiai.

Ketiga pimpinan majelis DPP PPP itu adalah KH Mustofa Aqil Siraj sebagai Ketua Majelis Syariah, H Muhammad Mardiono sebagai Ketua Majelis Pertimbangan, dan KH Zarkasih Nur sebagai Ketua Majelis Kehormatan.

Permintaan Suharso untuk mundur itu tertuang dalam surat tertanggal 22 Agustus 2022. Mardiono telah mengonfirmasi surat tersebut.

"Iya benar," ujar Mardiono saat dihubungi Kompas.com, Selasa (23/8/2022).

Hanya, Mardiono belum mengetahui siapa yang akan menggantikan Suharso jika benar-benar mengundurkan diri.

"Oh belum sampai situ. Nanti ada mekanismenya sampai di DPP," ucapnya.

Adapun Mardiono dan kawan-kawan menyoroti sejumlah masalah yang menerpa Suharso Monoarfa selama menjabat sebagai Ketum PPP.

Misalnya seperti pernyataan Suharso terkait 'amplop kiai' yang berujung pada laporan polisi.

Kemudian, ada juga soal elektabilitas PPP yang tak kunjung naik selama kepemimpinan Suharso Monoarfa.

Surat Permintaan Suharso Mundur

Berikut isi dari surat permintaan Suharso mundur itu:

1. Telah berkembang suasana yang tidak kondusif dan kegaduhan di partai, terutama di kalangan para kiai dan santri baik yang menjabat di struktur partai maupun pendukung PPP akibat dari pidato Saudara Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP dalam forum pendidikan antikorupsi bagi PPP yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI pada tanggal 15 Agustus 2022. Rekaman pidato Saudara telah menjadi viral di berbagai media sosial dan menciptakan suasana yang kontraproduktif bagi perjuangan partai menyongsong pemilihan umum mendatang.

Pidato Saudara Suharso Monoarfa terkait dengan pemberian sesuatu ketika silaturahmi atau sowan kepada para kiai tersebut telah dinilai oleh berbagai kalangan kiai dan santri sebagai penghinaan terhadap para kiai dan dunia pesantren. Setelah kami mendengarkan kembali pidato terkait dengan hal di atas, maka kami juga berpandangan bahwa yang disampaikan oleh Saudara Suharso Monoarfa tersebut merupakan ketidakpantasan dan kesalahan bagi seorang pimpinan partai Islam yang seharusnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam dan mengedepankan akhlak mulia, khususnya terhadap para ulama dan kiai yang menjadi panutan umat Islam di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Sebelum timbulnya kegaduhan akibat pidato di KPK RI tersebut di atas, kami para pimpinan Majelis juga mengikuti dengan saksama berbagai demonstrasi yang masih berlanjut sampai saat ini dikarenakan sejumlah keputusan DPP PPP atas hasil forum permusyawaratan partai baik di tingkat musyawarah wilayah maupun musyawarah cabang PPP serta isu gratifikasi yang dilaporkan sebagai tindak pidana korupsi kepada KPK RI.

Berbagai demonstrasi terhadap kepemimpinan Saudara Suharso Monoarfa tidak hanya terjadi di kantor DPP PPP, akan tetapi juga dilaksanakan pada kantor Kementerian PPN/Bappenas dan KPK RI. Demonstrasi seperti ini, belum pernah terjadi sebelumnya dalam perjalanan sejarah PPP, dan telah menurunkan marwah PPP sebagai partai politik Islam.

3. Terdapat berbagai pemberitaan mengenai persoalan kehidupan rumah tangga pribadi Saudara Suharso Monoarfa di berbagai media dan media sosial yang menjadi beban moral dan mengurangi simpati terhadap PPP sebagai partai Islam.

4. Mengingat bahwa pada situasi sebelumnya elektabilitas PPP tidak juga beranjak naik semenjak dipimpin oleh Saudara Suharso Monoarfa, maka ketiga poin di atas akan menjadi hal yang kontraproduktif bagi peningkatan elektabilitas PPP.

Mempertimbangkan hal-hal yang kami sampaikan di atas serta masukan informasi dan pandangan sejumlah pihak baik di dalam dan di luar jajaran PPP, maka kami sebagai pimpinan ketiga Majelis di DPP PPP meminta Saudara Suharso Monoarfa untuk berbesar hati mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP.

Permintaan di atas insya Allah akan membawa kebaikan bagi PPP dan seluruh jajaran maupun akar rumput yang ada di dalamnya. Kebaikan ini yang kami yakini akan menjadi salah satu faktor penyelamat PPP dalam Pemilu 2024.

Atas kesediaan dan sikap bijak Saudara untuk mengundurkan diri dari jabatan Ketua Umum DPP PPP, kami menyampaikan ucapan jazakallah khoiron katsira.

DPP Kedepankan Dialog

Menanggapi dorongan agar Suharso mundur, Sekretaris Jenderal PPP Arwani Thomafi turut buka suara.

Arwani mengatakan, Suharso sudah meminta maaf atas pernyataan "amplop" kiai.

"Ketum telah menyampaikan permintaan maaf dan menjelaskan atas potongan video yang beredar di publik," kata Arwani.

Arwani menekankan, DPP PPP mengedepankan dialog dan tabayun untuk mendudukkan masalah lebih jelas.

"Kemarin, Ketum sowan dan sudah menjelaskan kepada Wakil Ketua Majelis Syariah KH Afifudin Muhajir dan Sekretaris Majlis Syariah H Chaerul Saleh Rasyid. Beliau memahami dan lega sudah mendapatkan penjelasan secara utuh dari Ketum," terangnya.

"Insya Allah semua ini akan segera dituntaskan," imbuh Arwani.

Suharso Monoarfa Minta Maaf

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa meminta maaf telah membuat kegaduhan karena pernyataannya mengenai "amplop" kiai.

Permintaan maaf itu disampaikan Suharso saat memberikan sambutan di acara Sekolah Politik PPP di Bogor kemarin, Jumat (19/8/2022).

“Saya mengaku itu sebuah kesalahan, saya memohon maaf dan meminta untuk dibukakan pintu maaf seluas-luasnya,” kata Suharso.

Suharso mengaku khilaf telah membuat perumpamaan atau ilustrasi mengenai "amplop" kiai tersebut saat menyampaikan pidato dalam kegiatan Politik Cerdas Berintegritas (PCB) di Gedung ACLC KPK, Senin (15/8/2022).

Ia mengaku semestinya tidak menyampaikan ilustrasi tersebut di depan publik dan menimbulkan penafsiran yang keliru.

“Saya akui ilustrasi dalam sambutan itu sebuah kekhilafan dan tidak pantas saya ungkapkan,” kata Suharso.

Di sisi lain, ia mengaku menyesalkan tindakan pihak yang memotong pidatonya di KPK.

Menurutnya, tindakan itu membuat pernyataannya berada di luar konteks dan membangun opini yang membuat gaduh.

Suharso menuturkan pernyataannya yang beredar mengenai "amplop" kiai itu merupakan respons terhadap sambutan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron. Saat itu, ia memanggul Ghufron dengan sebutan kiai. 

Lebih lanjut, ia meminta agar ia salah menyampaikan ilustrasi sehingga membuat publik salah paham.

“Anggap saja saya yang awam ini salah mengambil contoh untuk diilustrasikan, karena itu lebih mudah daripada menyimpulkan kesalahpahaman yang berkepanjangan,” tuturnya.

Persoalan "Amplop" Kiai

Sebelumnya, Suharso menceritakan pengalamannya ketika berkunjung ke pesantren tertentu. Kala itu, ia mengaku masih menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP.

Seusai melakukan kunjungan dan bertemu kiai pesantren, ia mengaku ditanya apakah meninggalkan sesuatu.

Ia kemudian mendapat penjelasan bahwa jika melakukan kunjungan mesti membawa tanda mata.

“Bahkan sampai hari ini, kalau kami ketemu di sana itu salamannya itu enggak ada amplopnya, itu pulangnya di sesuatu yang hambar. This is the real problem that we are facing today,” ujar Suharso.