Salin Artikel

Jokowi Minta Menhub dan Menteri BUMN Selesaikan Persoalan Mahalnya Harga Tiket Pesawat

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteri BUMN Erick Thohir segera menyelesaikan tingginya harga tiket pesawat terbang.

Permintaan itu disampaikan setelah Jokowi menerima masukan masyarakat mengenai persoalan ini.

"Saya dengar juga keluhan, 'Pak harga tiket pesawat Pak tinggi'. Sudah langsung saya reaksi, Pak Menhub saya perintah segera ini diselesaikan. Garuda, Menteri BUMN juga saya sampaikan segera tambah pesawatnya agar harga bisa kembali dalam keadaan normal," ujar Jokowi saat memberi sambutan pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi di Istana Negara, Kamis (18/8/2022).

Meski begitu, diakui Jokowi bahwa penyelesaian masalah ini juga tidak mudah. Sebab, saat ini harga jual avtur yang menjadi bahan bakar pesawat secara internasional juga tinggi.

Saat ditemui usai rapat, Budi Karya membenarkan mengenai hal tersebut. Menurutnya, tingginya harga avtur turut mendorong kenaikan harga tiket pesawat.

Di sisi lain, ia mengatakan, ada persoalan manajerial yang harus dikoordinasikan dengan pemerintah daerah. 

"Kita ajak per klaster, misalnya Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan, Aceh dan daerahnya kita ajak bicara. Kita ajak mereka ikut sama sama mencari tingkat okupansi yang lebih baik sehingga harga bisa lebih baik," jelas Budi.

Lebih lanjut, ia menerangkan, secara umum pemerintah memang menjaga keseimbangan antara kemampuan sektor transportasi dengan tidak menaikkan harga tiket.

Sehingga kerja sama dengan pemerintah daerah diperlukan.

"Satu hal yang penting adalah kesertaan dari pemerintah daerah untuk sharing, memberikan subsidi kepada masyarakat karena banyak inefisiensi terjadi di daerah," ungkap Budi.

"Beberapa angkutan keterisiannya tidak sampai 50 persen. Artinya dengan ketidakterisian itu membuat keharusan mereka menetralisir harga. Kalo itu ada subsidi, mereka membantu memasarkan, hingga okupansi naik, harga akan bisa dipertahankan," tambahnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/08/18/12425511/jokowi-minta-menhub-dan-menteri-bumn-selesaikan-persoalan-mahalnya-harga

Terkini Lainnya

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

PAN Setia Dukung Prabowo Selama 15 Tahun, Zulhas: Ada Kesamaan Visi dan Cita-cita

Nasional
Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Koalisi Vs Oposisi: Mana Cara Sehat Berdemokrasi?

Nasional
Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Pansel Capim KPK Diminta Tak Buat Kuota Pimpinan KPK Harus Ada Unsur Kejaksaan atau Kepolisian

Nasional
Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Berkaca dari Kasus Firli, Pansel Capim KPK Diminta Lebih Dengarkan Masukan Masyarakat

Nasional
Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Sidang Kasus SYL Menguak Status Opini WTP BPK Masih Diperjualbelikan

Nasional
Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Kemenag Sepakat Proses Hukum Penggerudukan Ibadah di Indekos Dilanjutkan

Nasional
Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Soal Komposisi Pansel Capim KPK, Pukat UGM: Realitanya Presiden Amankan Kepentingan Justru Mulai dari Panselnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke