Salin Artikel

KPK Periksa Pejabat Pemprov Sulsel Terkait Dugaan Pengaturan Temuan BPK

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan tim penyidik KPK telah menggali keterangan dari sejumlah saksi. Di antaranya adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Sekdis PUTR) Andi Ihsan.

Kemudian penyidik juga memeriksa pegawai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Joko Pribatin.

"Dikonfirmasi antara lain terkait adanya temuan hasil pemeriksaan Tim Auditor BPK Perwakilan Sulsel yang diduga dikondisikan agar tidak menjadi temuan," kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Kamis (28/7/2022).

Selain itu, KPK juga memeriksa tujuh saksi lain dari pihak swasta. Mereka adalah Pemilik PT Lumpue Indah Loekito Sudirman, karyawan Sudirman bernama Yenni Yusuf, dan Direktur PT Citra Pribumi Teknik Perkasa Hendrik Tjuandi.

Kemudian tiga wiraswasta bernama Petrus Yakin, Pemilik PT Marga Jampea Herry Wisal, dan karyawan PT Citra Pribumi Teknik Perkasa bernama Ambo Tang. KPK juga memeriksa seorang dari pihak swasta bernama Rosmini.

Kepada para saksi, penyidik mengonfirmasi dugaan aliran dana terhadap beberapa pihak yang diduga terkait dengan perkara ini.

"Di samping itu, didalami juga dugaan pengumpulan sejumlah uang dari beberapa kontraktor yang mendapatkan proyek pekerjaan di Pemprov Sulsel," ujar Ali.

Sebagai informasi, kasus yang tengah diusut KPK ini merupakan pengembangan dari kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Sulawesi Selatan (Sulsel) Nurdin Abdullah.

Nurdin dinilai terbukti bersalah menerima suap dan gratifkasi terkait proyek sebesar Rp 13 miliar. Dalam perkar sini Nurdin divonis hukuman penjara lima tahun dan denda Rp 500 juta.

Pada pekan lalu, KPK juga menggeledah DNA menyita sejumlah dokumen yang diduga terkait dengan suap pengaturan laporan keuangan pemerintah daerah Sulawesi Selatan.

"Ditemukan dan diamankan berbagai bukti diantaranya yaitu berbagai dokumen laporan keuangan yang diduga terkait dengan perkara,” kata Ali dalam pesan tertulisnya kepada wartawan, Jumat (22/7/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/07/28/18055411/kpk-periksa-pejabat-pemprov-sulsel-terkait-dugaan-pengaturan-temuan-bpk

Terkini Lainnya

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke