Buru Bupati Mamberamo Tengah, KPK Cek Kerja Sama Ekstradisi Indonesia-Papua Nugini

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Karyoto menyatakan, pihaknya akan mencari tahu apakah Indonesia memiliki perjanjian ekstradisi dengan Papua Nugini.

Hal ini Karyoto katakan saat menjelaskan perkembangan pencarian Bupati Mamberamo Tengah, Papua Ricky Ham Pagawak yang masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) KPK.

“Yang kabur ke Papua Nugini ini tentunya nanti akan kita lihat bagaimana hubungan antara negara kita dengan Papua Nugini,” kata Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (22/7/2022).

Karyoto mengatakan, pihaknya juga masih mempertimbangkan kemungkinan melakukan Mutual Legal Assistance (MLA) dengan sejumlah agensi guna memburu Ricky.

Sebagai informasi, MLA merupakan salah satu kerja sama bantuan hukum internasional. MLA bersifat timbal balik.

Karyoto mengakui saat ini KPK memang memiliki banyak DPO. Karena itu, pihaknya berusaha mencari langkah yang bisa berdampak signifikan.

“Kita banyak tunggakan yang berkaitan dengan DPO, kami juga sedang berusaha untuk melakukan langkah-langkah yang signifikan ke arah situ,” tuturnya.

Sebelumnya, Ricky Ham Pagawak diduga melarikan diri ke Papua Nugini beberapa waktu setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dan gratifikasi proyek pembangunan di Mamberamo Tengah.

Dirreskrimum Polda Papua Kombes Faizal Ramadhani menyebut Ricky sempat terlihat di Jayapura pada 13 Juli lalu. Namun, keesokan paginya Ricky terlihat di Pasar Skouw, di perbatasan Indonesia-Papua Nugini.

Pada 15 Juli, Ketua KPK Firli Bahuri kemudian menandatangani surat DPO atas nama Ricky Ham Pagawak.