PDI-P Ingatkan Menteri Bergerak untuk Kepentingan Rakyat Bukan Capres-Cawapres

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) berharap, perombakan kabinet atau reshuffle yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (15/6/2022) harus berorientasi pada kepentingan rakyat.

PDI-P meminta para menteri yang baru masuk maupun yang sudah berada di kabinet untuk bekerja sebaik-baiknya.

"Menteri adalah pemerintahan dalam pengertian sehari-hari yang menguasai hal ihwal kementerian yang dipimpinnya," kata Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto ditemui di Sekolah Partai, Jakarta, Kamis (16/6/2022).

"Sehingga semua harus bergerak untuk kepentingan rakyat bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan capres-cawapres," lanjut dia.

Hasto menjelaskan, peran menteri sebagai pembantu presiden harus diwujudkan.

Salah satu upaya yang diharapkan adalah pelaksanaan Pemilu 2024 berjalan lancar diiringi kebangkitan ekonomi nasional.

"(Menteri) Menjadi pembantu presiden dan mempercepat prestasi. Sehingga Pemilu 2024 itu dilaksanakan dalam situasi kebangkitan, kemajuan Indonesia Raya," harap Hasto.

Bukan tanpa alasan, Hasto menilai keberhasilan Pemilu yang diiringi kebangkitan ekonomi akan menunjukkan profesionalitas kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin.

Diketahui, Presiden Jokowi melakukan reshuffle kabinet pada Rabu siang.

Reshuffle kali ini mengubah komposisi masuknya dua menteri dan tiga wakil menteri.

Adapun dua menteri ini yaitu Menteri Perdagangan yaitu Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yaitu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto.

Selain itu, tiga wakil menteri juga dilantik yaitu Raja Juli Antoni sebagai Wakil Menteri ATR/BPN, Afriansyah Ferry Noor sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker); dan John Wempi Watipo diperkenalkan sebagai Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri).