Salin Artikel

Pemerintah Alokasikan Rp 30 Triliun dari APBN 2023 untuk Bangun IKN Nusantara

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mengalokasikan sebagian anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2023 untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) Nusantara di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, dana negara yang disiapkan untuk membangun IKN mencapai Rp 27-30 triliun.

"Kita juga di dalam APBN tahun depan sudah mencadangkan untuk belanja pembangunan untuk ibu kota negara baru, yaitu antara 27 hingga 30 triliun rupiah," kata Sri Mulyani usai rapat terbatas mengenai rancangan rencana kerja pemerintah dan pagu indikatif tahun 2023 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (14/3/2022).

Sri Mulyani menjelaskan, anggaran tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur dasar dan gedung pemerintahan.

Dana itu juga akan dipakai Kementerian Perhubungan untuk membangun berbagai simpul konektivitas di kawasan ibu kota negara baru

Selain itu, akan dibangun pula infrastruktur pendidikan seperti sekolah dan kesehatan seperti rumah sakit.

"Ini juga untuk mendukung belanja sarana prasarana di bidang ketahanan dan juga di bidang keamanan," ucap Sri Mulyani.

Secara total, anggaran belanja yang disiapkan di bidang infrastruktur tahun 2023 berkisar antara Rp 367-402 triliun.

Dana ini bakal digunakan untuk menyelesaikan berbagai program pembangunan seperti perumahan, air minum, pengolahan air limbah, pipa transmisi gas Cirebon-Semarang, hingga jaringan irigasi.

"Selain infrastruktur konektivitas seperti jalan, jembatan, kereta api, dan bandara serta infrastruktur di bidang teknologi informasi seperti satelit dan BTS (base transceiver station)," kata Sri Mulyani.

Selain infrastruktur, pemerintah juga telah merancang anggaran perlindungan sosial tahun 2023 yang angkanya berkisar Rp 332-349 triliun.

Kemudian, anggaran pendidikan yang dinaikkan menjadi Rp 595,9-563,6 triliun, dan anggaran kesehatan di luar penanganan Covid-19 yang angkanya berkisar Rp 155-193,7 triliun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan IKN Nusantara membutuhkan dana lebih dari Rp 460 triliun.

Dana itu nantinya berasal dari berbagai sumber, salah satunya APBN.

"Hitungan sementara 466 triliun rupiah, itu kurang lebih 19-20 persen itu nanti berasal dari APBN," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3/2022).

Selain APBN, kata Jokowi, dana pembangunan IKN juga bisa berasal dari public private partnership (PPP) dan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Bisa juga dari investasi sektor swasta, BUMN, obligasi publik, dan lainnya.

"Saya kira kita ingin otorita ini fleksibel dan lincah dan bisa mendapatkan skema-skema pendanaan dari berbagai skema yang ada," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/14/16352571/pemerintah-alokasikan-rp-30-triliun-dari-apbn-2023-untuk-bangun-ikn

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke