Salin Artikel

Singgung Lagu Ayu Ting-ting Soal Rencana Demo BEM SI 11 April, PDI-P: Jangan Sampai Salah Alamat

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto mengingatkan agar demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang rencananya digelar pada Senin (11/4/2022) tidak salah alamat.

Pasalnya, ada isu bahwa demonstrasi tersebut disebut-sebut mengagendakan penuntutan untuk melengserkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Padahal, Presiden Jokowi sendiri disebut telah menyampaikan untuk taat pada konstitusi dengan pemungutan suara Pemilu pada 14 Februari 2024.

"Jika demo ditujukan untuk agenda itu, saya jadi teringat suatu lagu, jangan sampai salah alamat dari Ayu Ting-ting. Jangan salah alamat," kata Hasto ditemui di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta, Minggu (10/4/2022).

Kendati demikian, Hasto mengakui bahwa demonstrasi adalah hak setiap warga masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Ia sendiri mengakui pernah mengikuti demonstrasi menjelang lengsernya Presiden Kedua RI Soeharto pada 1998.

"Jadi itu kan hak untuk berserikat dan berkumpul. Termasuk menyampaikan pendapat, itu kan diatur konstitusi," jelasnya.

Hanya saja, lanjut Hasto, jika demonstrasi tersebut ditujukan kepada Presiden Jokowi, justru tidak tepat.

Hal ini karena Jokowi dinilai sudah tegas menanggapi soal wacana penundaan pemilu.

"Presiden Jokowi sejak awal sudah menegaskan suatu sikapnya yang senafas dengan partai yaitu untuk taat dengan konstitusi," ucapnya.

Sebelumnya diberitakan, rencana unjuk rasa akan dilakukan mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI pada Senin besok.

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai, adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi.

Namun, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud dalam rapat koordinasi terbatas di Kantor Kemenko Polhukam, Sabtu (9/4/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/04/10/21330191/singgung-lagu-ayu-ting-ting-soal-rencana-demo-bem-si-11-april-pdi-p-jangan

Terkini Lainnya

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Latihan Gabungan, Kapal Perang TNI AL Tenggelamkan Sasaran dengan Rudal Khusus hingga Torpedo

Nasional
Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Menag Cek Persiapan Dapur dan Hotel di Madinah untuk Jemaah Indonesia

Nasional
 Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Melalui Platform SIMPHONI, Kemenkominfo Gencarkan Pembinaan Pegawai dengan Pola Kolaboratif

Nasional
PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

PPP Anggap Wacana Tambah Menteri Sah-sah Saja, tapi Harus Revisi UU

Nasional
Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Eks KSAU Ungkap 3 Tantangan Terkait Sistem Pertahanan Udara Indonesia

Nasional
Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Mayoritas Provinsi Minim Cagub Independen, Pakar: Syaratnya Cukup Berat

Nasional
Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Soal Gagasan Penambahan Kementerian, 3 Kementerian Koordinator Disebut Cukup

Nasional
 Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Belum Diatur Konstitusi, Wilayah Kedaulatan Udara Indonesia Dinilai Masih Lemah,

Nasional
PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

PAN Setia Beri Dukungan Selama 15 Tahun, Prabowo: Kesetiaan Dibalas dengan Kesetiaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke