Tandatangannya Dipalsukan Arief Rosyid, JK Belum Ambil Langkah ke Ranah Hukum

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI) Jusuf Kalla atau JK belum mengambil langkah untuk membawa masalah pemalsuan tandatangannya oleh Ketua Departemen Ekonomi DMI Arief Rosyid ke ranah hukum.

Mantan Wakil Presiden RI selama dua periode tersebut disebut masih pikir-pikir untuk mengambil langkah secara pribadi maupun dari sisi kelembagaan DMI.

"Sejauh ini saya lihat belum ada sih perkembangan lebih jauh (untuk membawa ke ranah hukum), mungkin Pak JK masih mikir-mikir langkah-langkah secara person maupun DMI sendiri," ujar Penghubung Umum Pengurus Pusat DMI Husain Abdullah kepada Kompas.com, Minggu (3/4/2022).

Selain memalsukan tanda tangan JK, Arief diketahui juga memalsukan tanda tangan Sekjen DMI Imam Addaruqutni.

Arief kini telah dipecat dari keanggotaan DMI dan posisinya digantikan oleh mantan Direktur BRI Asmawi Syam.

Husain mengungkapkan, surat resmi penghentian keanggotaan Arief bakal dikeluarkan hari ini.

"Apapun namanya memalsukan tanda tangan siapapun yang dipalsukan menjadi masalah serius, apalagi orang seperti Pak JK yang memiliki nama khusus di publik. Kalau tandatangannya ke mana-mana menjadi tidak pasti, implikasinya besar," ujar Husain.

Diketahui, Arief Rosyid memalsukan tanda tangan Ketum dan Sekjen DMI dalam sebuah surat terkait agenda Undangan Kickoff Festival Ramadhan kepada Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Surat bernomor 060.III/SUP/PP-DMI/A/III/2022, berisi undangan kepada wapres untuk menghadiri Festival Ramadhan serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatannya, berupa pameran UMKM, kuliner halal, buka puasa bersama, dan berbagai kegiatan selama sebulan penuh Ramadhan.

Husain pun mengatakan, bila Arief menyampaikan secara langsung rencananya dan meminta tanda tangan JK secara resmi, maka tidak akan terjadi pemecatan.

"Pak JK tentu akan merespons dengan baik. Apalagi hubungan komunikasinya selama ini bagus, dia telah mendapat akses yang baik," kata Husain.