Annas Maamun Ajukan Praperadilan, KPK: Biasa, Konsekuensi yang Harus Kami Hadapi

Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto mengatakan, praperadilan merupakan proses yang biasa dihadapi KPK terhadap seseorang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.

"Masalah praperadilan sudah biasa lah, kita jalan, ada praperadilan biasa-biasa saja karena memang itu hak yang dimiliki tersangka terhadap penetapan dirinya," ujar Karyoto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (30/3/2022).

Karyoto menjelaskan, sejak ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyebutkan bahwa penetapan tersangka menjadi wilayah praperadilan, banyak pihak yang kemudian mengajukan proses praperadilan.

Menurut dia, upaya hukum yang dilakukan oleh para tersangka itu, sudah biasa dihadapi oleh KPK.

"Ini biasa, konsekuensinya harus kita hadapi, apapun hasilnya nanti, kita lihat," ucap Karyoto.

Berdasarkan penelusuran Kompas.com dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, Annas mendaftarkan permohonan praperadilan pada Kamis (24/3/2022) lalu.

Dalam perkara ini, Annas Maamun merupakan pemohon dan termohon adalah KPK cq Pimpinan KPK.

Permohonan praperadilan itu teregistrasi dengan nomor perkara 21/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL dengan klasifikasi perkara sah atau tidaknya penetapan tersangka.

Dalam petitumnya, Annas meminta hakim menerima permohonan praperadilan pemohon seluruhnya.

Hakim juga diminta menyatakan status tersangka pemohon yang ditetapkan termohon tidak sah menurut hukum.

Selain itu, hakim diminta menyatakan status tersangka terhadap Annas sebagai pemohon yang ditetapkan termohon yakni KPK tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Annas juga meminta hakim menyatakan status tersangka yang ditetapkan KPK tersebut batal demi hukum.

"Demikianlah permohonan sidang perkara praperadilan ini diajukan. Namun, apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan cq Yang Mulia Hakim Tunggal perkara praperadilan yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1 A Khusus ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan rasa keadilan terhadap pemohon yang telah tua renta kini telah berusia 82 tahun (ex aequo et bono)," demikian bunyi petitum tersebut.

Sebagai informasi, Annas Maamun kembali ditahan oleh KPK setelah sempat bebas pada September 2019 lalu.

Sebelumnya Annas merupakan terpidana dalam kasus korupsi terkait alih fungsi lahan di Provinsi Riau. Ia sempat mendapat grasi dari Presiden Joko Widodo dengan alasan kemanusiaan.

Meski mendapat grasi dari Presiden Jokowi, rupanya Annas masih berstatus sebagai tersangka dalam kasus suap terkait RAPBD Perubahan Tahun 2014 dan RAPBD Tambahan Tahun 2015 di Provinsi Riau.