Salin Artikel

Tak Masalah jika PAN Masuk Kabinet, Cak Imin: Yang Penting Jangan Ganggu PKB

Namun, Muhaimin mewanti-wanti agar masuknya kader PAN ke kabinet tidak mengganggu kursi yang sudah diduduki oleh kader PKB agar tidak menimbulkan konflik antarkedua partai

"Silakan, asal enggak ganggu PKB. Kalau ganggu PKB, bisa Ukraina lawan Rusia nanti, masak PAN lawan PKB?," kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (24/3/2022).

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menilai, kinerja kabinet memang harus dievaluasi setiap saat, khususnya dalam menghadapi ancaman perang pascakonflik Rusia-Ukraina dan pemulihan pascapandemi.

Namun, Cak Imin mengaku belum mendapat informasi akan ada perombakan kabinet dalam waktu dekat.

"Sampai dengan hari ini belum ada tanda-tanda reshuffle. Saya juga heran banyak yang nanya reshuffle, kelihatannya belum ada tanda-tanda," ujar wakil ketua DPR tersebut.

Ia pun mengaku sempat bertemu dengan Presiden Joko Widodo dan tidak mendapat informasi soal akan adanya reshuffle kabinet.

Isu reshuffle kabinet mengemuka pada awal Maret. Berdasarkan informasi yang disampaikan sejumlah politisi, Presiden Joko Widodo akan merombak kabinetnya pada akhir Maret ini.

Namun, isu tersebut patah. Berdasarkan keterangan sumber Kompas.com dari lingkungan pemerintahan, saat ini jadwal reshuffle belum ada.

"Belum ada jadwal reshuffle," ujar sumber saat dikonfirmasi pada Selasa (22/3/2022).

Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya Sugiarto mengaku mendapat informasi bahwa partainya akan memperoleh kursi menteri dan wakil menteri jika benar terjadi reshuffle pada akhir Maret 2022.

Wali kota Bogor itu menegaskan, partainya telah siap jika Presiden Jokowi memberikan kepercayaan kepada PAN untuk masuk kabinet.

"Iya, sangat siap. Tapi internal PAN sepakat menyerahkan itu kepada (ketua umum) ketum (Zulkifli Hasan). Ketum yang akan mengusulkan ke presiden," kata Bima melalui pesan singkat kepada Kompas.com, Jumat (11/3/2022).

https://nasional.kompas.com/read/2022/03/24/15294131/tak-masalah-jika-pan-masuk-kabinet-cak-imin-yang-penting-jangan-ganggu-pkb

Terkini Lainnya

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Yusril: Penambahan Kementerian Prabowo Bukan Bagi-bagi Kekuasaan, Tak Perlu Disebut Pemborosan

Nasional
BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

BPK di Pusara Sejumlah Kasus Korupsi...

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Diisi Orang Politik

Nasional
Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Pilkada 2024, Belum Ada Calon Perseorangan Serahkan KTP Dukungan ke KPU

Nasional
Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Ada Jalur Independen, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Gubernur Nonpartai?

Nasional
PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

PPP: RUU Kementerian Negara Masuk Prolegnas, tetapi Belum Ada Rencana Pembahasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke