Manuver Luhut Soal Penundaan Pemilu Belum Tentu Sesuai Keinginan Jokowi karena Utang Budi ke Megawati

Luhut memang diketahui menjadi orang kepercayaan Jokowi selama menjabat sebagai presiden. Bahkan karena kepercayaan Jokowi ini, Luhut pun sering diminta mengurus berbagai isu atau kegiatan yang tidak terkait dengan tupoksi dan kewenangannya sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi.

Banyak pihak menyebut, Luhut merupakan menteri segala urusan karena hal tersebut. Apalagi Luhut juga sering mengeluarkan komentar mengenai isu-isu di luar tanggung jawabnya.

Namun Direktur Nusakom Pratama Institute Ari Junaedi menilai, dukungan Luhut soal penundaan Pemilu 2024 bukan berarti Jokowi juga menginginkan hal yang sama.

"Superioritas kekuasaan yang dimiliki Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan tidak serta merta "linear" dengan keinginan Presiden Joko Widodo dalam hal isu perpanjangan masa jabatan presiden," ungkap Ari Junaedi kepada Kompas.com, Jumat (18/3/2022).

Ia menilai, Jokowi dan fatsun politiknya lebih menginduk kepada partai asalnya, yaitu Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan. Ari menyebut, Jokowi pasti akan mempertimbangkan kebijakan Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

"Mengingat PDI-P menolak keras wacana perpanjangan masa jabatan presiden, mau tidak mau Jokowi yang mempunyai "utang budi" politik terhadap Megawati dan PDI-P tentu tidak serta merta mengikuti "irama gendang" politik Luhut," paparnya.

PDI-P berkali-kali menyatakan penolakan terhadap wacana penundaan Pemilu 2024 yang banyak disuarakan oleh partai-partai satu koalisinya.

Bahkan PDI-P sudah meminta agar pengkajian amandemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 terkait Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) ditunda. Sikap ini dinilai menjadi cara PDI-P menutup celah wacana penundaan Pemilu 2024.

"Bagi PDIP, isu amandemen konstitusi tidak lebih dari upaya penumpang gelap mencari celah untuk kepentingan kekuasaan belaka," sebut Ari.

Pengajar Komunikasi Politik program pasca sarjana di berbagai perguruan tinggi ini mengatakan, Jokowi seharusnya sudah memahami betul perjuangan PDI-P yang sejak Orde Baru menolak pelanggengan kekuasaan. Ari menilai, Jokowi cenderung patuh dengan garis kebijakan partai.

"Jokowi pasti paham bagaimana kontribusi PDI dan PDIP sebagai lokomotif demokrasi yang sejak awal perjuangannya menolak upaya pelanggengan kekuasaan sejak era pemerintahan Soeharto yang represif," tutur dia.

Menurut dia, pada akhirnya Jokowi akan kembali memberikan ketegasan menolak penundaan Pemilu yang berujung pada perpanjangan kekuasaannya sebagai presiden.

"Pilihan ikut arahan Luhut atau mengikuti "titah" Megawati saya kira dipahami betul oleh Jokowi bahwa legacy kepemimpinannya harus meninggalkan tatanan demokrasi yang ajek," ungkap Ari.

"Salah satu di antaranya periodesasi kepresidenan maksimal dua periode," lanjutnya.

Seperti diketahui, Luhut Binsar Pandjaitan ikut meyuarakan wacana penundaan Pemilu 2024 yang ramai dibicarakan oleh beberapa ketum koalisi Jokowi.

Bahkan Luhut mengklaim soal adanya big data 110 juta warganet yang meminta Pemilu 2024 ditunda.

Ia menyebut, banyak masyarakat ingin Pemilu ditunda karena merasa khawatir Pemilu akan kembali menimbulkan gesekan. Alasan pandemi Covid-19 juga menjadi dalih perlunya penundaan pemilu.

Tak hanya itu, Luhut pun mengklaim banyak masyarakat yang menginginkan agar Indonesia tetap dipimpin oleh Jokowi. Ia lalu mempertanyakan mengapa Jokowi harus turun dari jabatannya.

"Saya tanya kamu, apa alasan orang bikin Pak Jokowi turun? Ada alasannya?," kata Luhut usai menghadiri acara Kick-off DEWG Presidensi G-20 2022 di Hotel Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (15/3/2022).

Ketum PDI-P Megawati Soekarnoputri sempat menyinggung mengenai isu perpanjangan masa jabatan presiden.

Menurut Presiden ke-5 RI ini, ada yang sengaja menciptakan isu Jokowi ingin menjabat 3 periode sebagai presiden. Ia menegaskan, itu bukan keinginan Jokowi.

"Hari ini Pak Jokowi dikocok berkeinginan 3 periode. Orang yang ngomong itu yang ingin sebetulnya suatu hari 3 periode," kata Megawati saat menyampaikan pidato dalam peluncuran buku secara virtual, Rabu (24/3/2021).

Megawati mengingatkan, masa jabatan presiden sudah diatur sesuai dengan amanat UUD 1945.

"Aturan mainnya sudah ada, memang presiden bisa mengubah keputusan konstitusi? Kan tidak," tukas Mega.

PDI-P tegaskan komitmen Jokowi dan Mega sama

PDI-P berkali-kali menyuarakan penolakannya terhadap isu perpanjangan masa jabatan presiden, termasuk wacana penundaan Pemilu.

Partai pemenang Pemilu 2014 dan 2019 itu pun juga terus mengingatkan pernyataan penolakan Jokowi terhadap wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

"Terkait dengan wacana penundaan Pemilu dan perpanjangan masa jabatan (presiden) kan sudah dijawab dengan tegas," kata Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto pada Jumat (4/3/2022).

Pernyataan Hasto seolah ingin mengingatkan konsistensi Jokowi mengenai isu ini. Jokowi memang sudah pernah mengatakan tegas menolak wacana perpanjangan masa jabatan presiden saat isu tersebut juga ramai dibicarakan pada tahun 2021.

"Menjadi pemimpin itu jawaban cukup sekali. Mau dikemas dengan aneka bentuk kamuflase isu, sikapnya tidak akan berubah," ucap Hasto.

Hasto pun juga menegaskan Jokowi dan Megawati memiliki komitmen yang sama soal wacana penundaan pemilu. Hal ini disampaikan setelah adanya pertemuan Jokowi dan Megawati pada 10 Maret lalu dalam acara Persemaian Modern Rumpin di Bogor.

Meski menyatakan pertemuan itu tak membahas isu penundaan Pemilu, Hasto menegaskan Jokowi dan Megawati senafas untuk taat konstitusi yang mengatur pemilu dilaksanakan lima tahun sekali.

“Terkait penundaan pemilu, sikap Bu Mega dan Pak Jokowi kan senafas, taat, tunduk dan patuh pada konstitusi," ucap Hasto lewat keterangan tertulisnya, Kamis (10/3/2022).

Hal tersebut sebelumnya diucapkan Jokowi saat menanggapi isu penundaan Pemilu 2024 yang dilontarkan oleh beberapa Ketum Parpol koalisi pendukungnya.

"Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi," kata Jokowi di Istana Bogor, Jumat (4/3/2022), dikutip dari Kompas.id edisi Sabtu 5 Maret.

Meski begitu, Jokowi mengatakan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden bagian dari demokrasi.

Baik menteri atau partai politik disebut Jokowi boleh-boleh saja mengusulkan atau berpendapat mengenai dua isu tersebut.

"Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan, semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” tegas Jokowi.